Line Riau - Para wartawan di Riau sebainya mulai waspada, pasalnya Verifikasi dewan pers akan dijadikan senjata oleh sejumlah lembaga pemerintahan di Riau.

"Wartawan yang tidak UKW dan media yang tidak Verifikasi di dewan pers diduga akan dijadikan modal oleh lembaga pemerintahan di Riau memberendel wartawan," jelas ketua IWO Pelalawan, Anton, Minggu (24/12/17).

Dikatakan Anton aturan ini sebenarnya diduga hanya untuk menghambat media dan wartawan memberitakan mereka saja, sebab kalau diamati surat dewan pers hanya menghimbau bukan suatu ketetapan berdasarkan undang undang (UU).

"Himbauan ini bukan berdasarkan UU, namun kalau saya amati hanya setakat himbauan yang akan mempersempit ruang gerak wartawan dan media," jelasnya.

Seperti biasa setiap ada anggaran untuk publikasi di pemerintah selalu menjadi masalah, sebab pembagian untuk media tidak merata, terdengar kabar sejumlah Kabid melakukan Pungli pada media, apalagi di DRPD Prov Riau.

"Kalau di DPRD Riau, Humas merangkap PPK Ridho dana publikasi dipotong 30 persen untuk dibagi - bagi pada pejabat," Jelas sumber wartawan lain di DPRD Prov tersebut.**