Line Pekanbaru - Polemik kegiatan pengadaan 136 orang tenaga Satuan Pengamanan (Satpam) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mulai menemui titik terang. Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, meminta proyek senilai Rp5,6 miliar itu ditahan dulu.

Sayangnya, Arsyadjuliandi yang akrab disapa Andi Rahman itu tidak memastikan apakah proyek itu ditunda atau dihentikan. "Kalau bisa ditahan dululah," kata Arsyadjuliandi Rachman yang akrab disapa Andi Rahman ini kepada wartawan di Pekanbaru, Senin (13/3).

Andi mengaku telah memerintahkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, menelaah proyek di Sekretariat DPRD Riau itu. "Saya sudah minta Pak Sekda, kalau proyek itu belum tender ditahan dululah," katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Riau ini mengaku hingga kini belum mendengar klarifikasi dari Sekretaris DPRD Riau, Kaharuddin, terkait polemik proyek yang pagunya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2016 senilai Rp6,1 miliar. "Saya ingin minta penjelasan sekwan. Tapi sekwannya sudah hilang saja," tukas Andi.

Menurutnya, semua proyek yang ada di APBD masih bisa dirasionalisasi berdasarkan skala prioritas. Termasuk proyek-proyek di Sekretariat DPRD Riau. "Banyak instansi minta sudah minta rasionalisasi anggaran supaya kegiatan yang lebih penting bisa diprioritaskan," katanya. **

Sayangnya keinginan Andi menahan proyek itu sepertinya sulit dilakukan. Pasalnya, Kaharuddin beberapa waktu lalu mengaku jika proyek itu sudah ditenderkan. Bahkan sudah ada pemenangnya, yakni PT Karya Satria Abadi (KSA) yang memberi tawaran terendah, sebesar Rp5,6 miliar.

Melalui proyek ini, setiap anggota DPRD Riau yang berjumlah 65 orang akan dikawal secara melekat oleh satu orang satpam. Selebihnya ditempatkan mengawal gedung DPRD Riau dan rumah dinas pimpinan DPRD Riau.

Menurut Kaharuddin, dana Rp5,6 miliar itu tak hanya untuk honor satpam selama setahun saja, tapi juga untuk pelatihan, tiga pasang pakaian seragam, tunjangan hari raya, dan asuransi.

Namun, sejumlah anggota DPRD Riau menentang proyek ini. Beberapa dari mereka lebih memilih staf ahli dibandingkan dikawal satpam. Menurut mereka, staf ahli dapat membantu kinerja mereka sebagai wakil rakyat.

"Pandai saja Kaharuddin itu. Mana ada pula anggota dewan meminta pengawalan. Inikan pandai-pandai dia saja. Yang kami dibutuh adalah staf ahli, bukan satpam," tegas Muhammad Adil, salah satu anggota DPRD Riau baru-baru ini.