Line Pekanbaru - Harapan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, agar proyek pengawalan Satuan Pengamanan (Satpam) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau ditunda mustahil dilakukan. Pasalnya, proses tendernya sudah terlaksana. 

"Pengadaan satpam itu sudah ditenderkan oleh pemprov (Pemerintah Provinsi Riau, red) sendiri," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, di Pekanbaru, Selasa (14/03/17).

Politisi Partai Demokrat ini juga merasa heran dengan permintaan Gubernur Riau itu. "Pemprov itu kepalanya siapa? Gubernur. Bagaimana ini?," katanya.

Karena itu, Noviwaldy merasa mustahil proyek itu ditunda seperti harapan Gubernur Riau. "Gubernur yang menenderkan, gubernur pula yang minta ditunda," tuturnya.

Noviwaldy mengaku tidak tahu persis anggaran proyek itu. Namun dia memastikan proyek itu tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2017. "Silahkan tanya sama sekwan (Sekretaris DPRD Riau, red). Saya kurang tahu pasti. Komisi A yang bisa jawab selaku mitra kerja sekwan," katanya.

Dia juga tidak mau mengomentari anggapan yang menyebut anggaran proyek itu Rp5,6 terlalu besar. Baginya, semua besaran anggaran sudah melalui proses analisa sebelumnya. "Di situ ada analisanya. Tidak mungkin mark up (penggelembungan, red)," tegasnya seperti dilansir riauterkini.com.

Sebelumnya, Gubernur Arsyadjuliandi Rachman meminta proyek itu ditahan dulu. Pasalnya, proyek itu kini menjadi polemik. Dia bahkan telah menginstruksikan ekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, menelaah ulang proyek itu. "Kalau bisa ditahan dululah," katanya di Pekanbaru, Senin (13/03/17).

Arsyadjuliandi hingga kini belum mendapatkan klarifikasi dari Sekretaris DPRD Riau, Kaharuddin, terkait polemik proyek yang nilai pagunya di APBD senilai Rp6,1 miliar. "Saya ingin minta penjelasan sekwan. Tapi sekwannya sudah hilang saja," tukasnya. 

Sementara Kaharuddin beberapa waktu lalu mengaku proyek itu sudah ditenderkan. Pemenangnya PT Karya Satria Abadi (KSA) yang memberi tawaran terendah, sebesar Rp5,6 miliar. Katanya dana Rp5,6 miliar itu tak hanya untuk honor satpam selama setahun saja, tapi juga untuk pelatihan, tiga pasang pakaian seragam, tunjangan hari raya, dan asuransi.

Melalui proyek ini, setiap anggota DPRD Riau yang berjumlah 65 orang akan dikawal secara melekat  oleh satu orang satpam. Selebihnya ditempatkan mengawal gedung DPRD Riau dan rumah dinas pimpinan DPRD Riau.**