Line Pekanbaru - Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengajak pengusaha yang berinvestasi di Riau menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lokal jika hendak bayar pajak. Hal ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

"Kalau bisnis masih di Riau pindahkan NPWP ke Riau. Ayo kita saling bantulah," kata Arsyadjuliandi Rachman di hadapan sejumlah pengusaha pada acara Farewell Amnesti Pajak di Pekanbaru, Selasa (14/3).

Katanya, Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas tidak lagi bisa diandalkan untuk membiayai pembangunan di Riau. Pendapatan daerah dari pajak harus ditingkatkan dengan keterlibatan semua pengusaha.

Arsyadjuliandi yang akrab disapa Andi Rahman ini mengharapkan pelaku usaha membantu pembangunan daerah agar usahanya di Riau bisa optimal. Di satu sisi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau serta Dirjen Pajak akan memperbanyak sebaran pajak.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau dan Kepulauan Riau mencatat jumlah uang tebusan dari program amnesti pajak periode Juli 2016 hingga 10 Maret 2017 mencapai Rp825 miliar. Tebusan ini diperoleh dari total Wajib Pajak (WP) di wilayah tersebut 14.297 WP. Dengan besaran harta yang sudah dideklarasikan di Riau Rp45 triliun.

Selain itu, Andi juga menyoroti tingginya investasi yang masuk ke Riau namun hanya sebagian kecil yang berputar dalam menggerakkan ekonomi menengah ke bawah. "Riau ini saya nilai jadi korban saja, Dana Pihak Ketiga (DPK) saat ini besar tetapi yang dinikmati dalam pergerakan ekonomi sedikit," katanya.

Menurut Andi kendalanya dikarenakan Riau belum memiliki tempat dan wadah yang siap untuk menangkap peluang investasi ini agar tetap bisa berputar di wilayah tersebut. "Artinya dalam hal ini Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Riau belum mampu menggaet ini menjadi daya tarik perputaran uang," tuturnya seperti dilansir antarariau.com. **