Line Jakarta - Terkait rencana penunjukkan dua petinggi Polri menjadi penjabat sementara Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara yang kontropersi itu banyak menimbulkan tanda tanya para petinggi partai, karena rencana tersebut pada pendekatan stabilitas dan gelagat kerawanan.

Perwira tinggi diusulkan ini menjadi penjabat sementara gubernur. Mereka adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin.

Dua nama ini merupakan usulan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian atas permintaan Mendagri yang juga politisi PDI-P.

Atas pengangkatan yang terkesan mendadak ini ketua DPP Nasdem bidang Hukum dan HAM Taufik Basari juga angkat bicara, dia menilai alasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak relevan.

"Sebenernya alasannya enggak relevan kalau untuk menjaga keamanan pilkada," ujar Taufik, Minggu (28/1/18).

Ditemui di kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Taufik menjelaskan, Gubernur Sumatera Utara saat ini, Tengku Erry Nuradi tidak mencalonkan kembali pada Pilkada 2018.

Sementara masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut akan berakhir pada 17 Juni 2017.

Begitu juga dengan Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar yang akan berakhir pada 13 Juni 2017.

Taufik menilai, Tjahjo masih memiliki cukup waktu untuk mengkaji dan menunjuk penjabat sementara kepala daerah dari unsur Kementerian Dalam Negeri sebelum penyelenggaraan Pilkada pada 27 Juni 2018.

"Jadi masih lama, lalu kenapa kemudian isunya diangkat sejak sekarang padahal cukup waktu untuk mengkaji itu. Ini juga untuk Sumut kami pertanyakan juga," kata Taufik.

"Dia selesai jabatan kan hanya beberapa hari sebelum pilkada. Jadi karena toh beberapa hari sebelum pilkada," ucapnya.**