Line Jakarta - 22 rumusan rekomendasi dari lima isu strategis pendidikan dan kebudayaan lahir oleh Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 yang berlangsung 5 hingga 8 Februari 2018.

Dalam acara Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, dirumuskan  Lima isu strategis pendidikan dan kebudayaan yang menjadi pokok bahasan RNPK tahun ini adalah Ketersediaan, peningkatan profesionalisme, dan perlindungan serta penghargaan guru.

Selanjutnya, pembiayaan pendidikan dan kebudayaan oleh pemerintah daerah; kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pembangunan ekonomi nasional dan membangun pendidikan dan kebudayaan dari pinggiran; serta penguatan pendidikan karakter: sekolah sebagai model lingkungan kebudayaan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, meminta seluruh kepala dinas untuk aktif memperjuangkan alokasi anggaran fungsi pendidikan dan kebudayaan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu, kata dia, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945.

Rekomendasi ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah serta komunitas pendidikan dan kebudayaan untuk bersama-sama menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan, melalui komunikasi dua arah yang saling mendukung.

Saat membuka RNPK 2018, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengajak para pelaku pendidikan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah berkolaborasi meningkatkan pelayanan pendidikan.

“Sekali lagi, Saya mengajak kita semua untuk tidak terjebak dalam rutinitas. Sudah bertahun-tahun kita berjalan rutin tanpa sebuah pembaharuan. Buatlah terobosan, anak-anak kita tidak boleh ketinggalan ilmu dan teknologi,” katanya.

Ia menegaskan teknologi harus digunakan untuk memperkaya dan memperkuat kearifan lokal. "Jangan sampai kita kehilangan akan budaya kita," ujarnya.**