Okeline Pekanbaru - Kapolda Riau Irjen Pol Nandang mengaku setiap daerah berpotensi terjadinya politik uang atau "money politics" dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) maupun Pemilihan Bupati Indragiri Hilir (Inhil).

"Money politics itu pada prinsipnya berpotensi. Tinggal ia melihat kesempatan. Makanya kita melakukan supaya itu tidak terjadi," katanya usai menandatangani nota kesepahaman antara Polda, Bawaslu dan Kejati Riau terkait Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada di salah satu hotel, Sabtu (10/2/18).

Menurut Jenderal Bintang 2 ini, selain Sentra Gakkumdu, Polda sendiri telah membentuk Satgas Anti Money Politics. Nanti tim dari Bawaslu dan polisi bersama sama melakukan patroli penertiban dan pengawasan. 

"Nanti tetap Bawaslu dan Sentra Gakkumdu mengkaji apakah memenuhi unsur pidana untuk tindakan money politics. Kalau memenuhi unsur baru diserahkan ke kita dan terakhir dilimpahkan ke jaksa untuk dibuat dakwaan," terangnya.

Kapolda Riau Irjen Pol Nandang berharap dengan adanya nota kesepahaman tadi akan terjalin sinergitas antara Bawaslu, Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dalam penanganan tindak pidana Pilkada. Berdasarkan pengalamannya saat bertugas sebagai Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar), penyelidikan di Bawaslu nya agak sedikit lambat.

"Berdasarkan pengalaman saya di Sulbar, biasanya kelamaan 'diskusi'-nya di Bawaslu. Jadi saya berharap seluruh anggota Gakkumdu agar kepentingannya dan pandangannya kita fokus kepada kepentingan nasional. Bukan ke yang lain lain," tukasnya.

Karena bagaimanapun jika kepentingannya untuk kepentingan nasional, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan secara hukum. 

Apalagi Gakkumdu sendiri, kata Kapolda, ibarat KPK. Semua unsur penegak hukum ada di dalamnya, kecuali proses persidangannya.***(res)