Okeline Inhil - Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Inhil untuk menjaga netralitas pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 mendatang.

“Sesuai ketentuan Undang-Undang, ASN dilarang melakukan politik praktis, ikut serta dalam kampanye serta membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu kandidat,” katanya.

Peraturan yang diberlakukan itu harus ditaati. Peraturan itu sudah tertuang dalam Undang-Undang. Jika terbukti melakukan politik praktis, maka pelanggar tersebut akan mendapat sanksi.

"Pemantauan atas pelanggaran peraturan oleh ASN tersebut, merupakan salah satu tugas dari Desk Pilkada. Jadi, tolong benar-benar diperhatikan,” tegasnya.

Oleh karena itu, peran aktif dari Desk Pilkada dalam ajang pilkada serentak, seperti langkah sosialisasi penyelenggaraan Pilkada.

Sejak dibentuk pada akhir tahun 2017, dikatakan Bupati, Desk Pilkada telah memulai tugas, khususnya dalam hal pendataan dan penganggaran.

“Koordinasi dengan lembaga penyelenggara Pilkada, KPUD Inhil telah pula dijalin. Saya berharap, keberadaan Desk Pilkada dapat menciptakan suasana Pilkada serentak yang aman, tertib dan kondusif hingga seluruh tahapan Pilkada selesai,” tutupnya.**Adv