Okeline Pekanbaru - Era Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman jeritan masyarakat Riau makin hari kian menggema. Berbagai masalah krusial mengemukakan akhir-akhir ini, tak hanya di bidang ekonomi, kehutanan dan lingkungan, namun permasalahan BBM kini semakin mencekik. 

Aktualonline.com, 13/3/2018. Terkait BBM harus diakui bahwa masyarakat Riau sangat kecewa terhadap pemerintah, konon Riau yang merupakan sumber energi migas yang sangat besar, namun rakyat kesulitan memperoleh BBM dikarenakan harga yang sangat tinggi dan sering mengalami kelangkaan, sebagaimana di ungkapkan oleh beberapa warga kota Pekanbaru di salah satu SPBU di seputar jalan Darma Bakti Pekanbaru, kepada reporter Aktual, Rusmiati ( 45) seorang Ibu yang mengaku telah lebih satu jam menunggu BBM berjenis Premium namun tidak kunjung tiba. 

, "Begini lah pak kenyataannya, kita warga setiap hari sangat kesulitan memperoleh BBM premium, sudah lah minyak langkah, eh,  malah harga di naikkan pula, ini namanya membunuh ekonomi rakyat dan menyengsarakan masyarakat," terang ibu beranak 4 itu. 

Menurutnya setiap ia tiba di SPBU tersebut selalu BBM premium kosong dan hal itu membuat dirinya bertanya kepada salah seorang petugas SPBU tentang keberadaan minyak yang menjadi favorit rakyat kecil itu. 

, "Aku selalu tanya adik yang petugas isi minyak itu, kenapa premium tidak ada dan selalu sering kosong, tetapi mereka menjawab tidak tahu, sehingga aku berfikir minyak berjenis premium tidak dinkeluarkan lagi sama pemerintah," ujarnya. 

Direktur Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman akhirnya angkat bicara mengenai sengkarut penyediaan bahan bakar minyak di Riau. Menurutnya, kebijakan Gubernur Riau selama ini telah turut menyengsarakan masyarakat. Terutama terkait pajak bahan bakar minyak. 

"Padahal setahu saya Gubernur Riau itu adalah orang yang sangat paham dengan dunia perminyakan. Dia dulu pernah di Komisi VII, kemudian juga punya bisnis bahan bakar, mestinya tidak terjadi kelangkaan dan harga mahal seperti sekarang," ujar Yusri Usman lantang. 

Dia juga terang-terangan mengatakan agar masyarakat jeli memilih pemimpin Riau di masa mendatang. "Kalau perlu tidak usah dipilih lagi gubernur seperti itu," ujar Yusri berapi-api. 

Mengenai pajak bahan bakar Pertalite, Yusri menyatakan bahwa telah tegas dicantumkan dalam Peraturan Presiden bahwa ada kewenangan Gubernur untuk menentukan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. "Lha, kalau kewenangan itu sudah ada, tapi tidak mau digunakan, ini kan maksudnya sudah lain. Dan masyarakat sekali lagi saya katakan, jangan mau lagi lah pilih gubernur seperti itu," kata Yusri. 

Sementara itu, terkait dengan kelangkaan bahan bakar minyak, terutama jenis premium di daerah Riau, Yusri mengatakan bahwa ia sejak 2015 silam bahkan sudah mengkritik kebijakan yang dilakukan Pertamina. 

"Sejak 2015 saya udah sampaikan sama Pertamina, bahkan sama Dirjen Migas pun sudah saya sampaikan, untuk memperhatikan penyaluran bahan bakar minyak di Riau. Bagi saya aneh saja daerah penghasil minyak malah kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak," kata Yusri. 

Feri Sibarani /Rilis ***