Okeline Pekanbaru -  BUMD seyogyanya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk keuangan pemerintah daerah sebagaimana tujuan dibentuknya perusahaan, namun tidak demikian bagi sejumlah BUMD di pemerintahan provinsi Riau. Dari sejumlah BUMD di Riau,  nyaris hampir seluruhnya bermasalah dengan keuangan, sehingga Alih-alih menguntungkan, yang ada justru merugikan keuangan daerah. 

PT. RAL memang sudah hangat dibicarakan di berbagai media dan rapat-rapat oleh pemerintah daerah terkait keberadaan perusahaan penerbangan milik pemerintah daerah Riau itu, konon telah mengelola dana APBD Riau sebesar 300 miliar namun akhirnya tutup bahkan terancam pailid. 

Akibat adanya indikasi tidak sehatnya sistem pengelolaan perusahaan PT. RAL, sehingga perusahaan tersebut pernah di pailidkan oleh Badan Arbaitres Nasional Indonesia ( BANI), namun oleh perusahaan BUMD lainya di Riau menjamin PT RAL tidak akan melakukan kesalahan, sehingga status pailid pun dicabut. 

Hasil dari jaminan tersebut ternyata tidak mengubah wajah perusahaan milik daerah itu,  sehingga akhirnya PT. RAL harus terpaksa berhenti beroperasi karena telah gagal dalam mengelola keuangan. 

Berbagai ide dan gagasan pun di sampaikan dalam rangka membangkitkan kembali PT RAL, hingga pemerintah provinsi Riau terpaksa mengambil alih hutang PT. RAL melalui PT. PIR, dengan suntikan dana puluhan miliar rupiah. 

Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan di berbagai kalangan, termasuk media karena hal itu diduga justru akan melahirkan permasalahan keuangan pada BUMD lainya, menjawab pertanyaan awak media, asisten II Setdaprov Riau, Masperi kepada reporter Aktual mengatakan. 

, "Mungkin menurut orang yang cuma melihat dari luar benar, sepertinya begitu, tetapi kita yakin pihak pemerintah maupun pihak bank pasti punya alasan tersendiri mengapa melakukan itu,"tuturnya.

Menurutnya sejauh ini pihak pemerintah belum dapat menjelaskan secara akurat menyangkut keterkaitan PT. PIR dan PT. RAL dalam hal pengambil alihan hutang sebesar puluhan miliar, karena baik bagi Masperi sendiri, maupun pengamat ekonomi Riau, kebijakan Pemprov mengambil alih hutang PT. RAL tersebut melahirkan pertanyaan besar, termasuk dari pihak komisi III DPRD Riau yang mengatakan bahwa penyaluran kredit sebesar 80 Miliar lebih oleh bank muamalat kepada perusahaan yang telah koleb di nilai tidak masuk akal. 
, "Masyarakat saja mau pinjam puluhan juta ke bank, harus melengkapi berbagai persyaratan, dan susahnya minta ampun, ini puluhan miliar kok bisa disalurkan padahal Jelas-jelas PT. RAL itu sudah bubar, dan bangkai pesawat nya saja pun tidak kelihatan lagu, "kata Suhardiman Amby . 

Menanggapi pertanyaan awak media beberapa hari yang lalu, asisten II Setdaprov Riau , Masperi menjelaskan bahwa pihaknya hanya berusaha secara terus menerus untuk membina PT . RAL agar dapat berjalan seperti sebelumnya, sembari melakukan audit secara menyeluruh . 

, "Kami belum bisa bicara terlalu jauh,  karena sudah kita serahkan pada inspektorat dan BPKP untuk melakukan pendataan atau audit pada PT. RAL," ujarnya. 

Masperi dengan jelas menyebutkan jika di pikir secara logika berpikir manusia, tidak mungkin perusahaan perbankan bersedia menyalurkan pinjaman puluhan miliar kepada PT. RAL Yang secara jelas tidak menghasilkan. 

, "Secara logika berfikir kita, tidak mungkin itu terjadi, karena  posisi PT. RAL yang tidak menghasilkan apa-apa tentu akan menggerus keuangan PT. PIR, namun kita akan tetap melakukan pembinaan terhadap mereka agar dapat dilakukan RUPS," Katanya. 

Menurutnya, hingga kini pihaknya terus mendorong inspektorat dan BPKP untuk melakukan audit dan investigasi agar pemerintah provinsi Riau segera dapat menetapkan sikap nya. Benarkah??? 
Feri Sibarani. ***