Gubernur Ancam Perusahaan Tak Rekrut Naker Lokal

Line Pekanbaru - Perusahaan yang selama ini mengabaikan aturan merekrut tenaga kerja (naker) lokal bersiap-siaplah untuk ditertibkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Bila terjerat, bisa-bisa izin perusahaan dicabut.
Ancaman ini disampaikan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, di Pekanbaru, Senin (20/3) siang. Dia berniat menertibkan perusahaan menolak merekrut naker lokal. Karena itu, dinas terkait diminta memperketat pengawasan perusahaan dalam merekrut naker.
"Kalau bisa izinnya dicabut, tentu akan saya cabut. Tapi tidak bisa langsung seperti itu," kata Arsyadjuliandi.
Dia mengakui penempatan naker lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau masih menjadi kendala utama. Banyak perusahana belum bertanggung jawab menampung naker lokal. "Perusahaan wajib menampung tenaga kerja lokal sebagai bentuk tanggung jawabnya," kata Arsyadjuliandi yang akrab disapa Andi Rahman ini.
Kendala lainya, kata Andi, peraturan daerah yang menjadi landasan hukum memaksa perusahaan merekrut naker lokal ternyata kurang lengkap. "Karena itu, dalam waktu dekat kita akan tertibkan perusahaan yang tidak mematuhi kewajibannya mencakup penyerapan tenaga lokal dan sumbangsinya menumbukan ekonomi masyarakat di sekitarnya," kata Andi.
Andi juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau dan dinas sejenis di pemerintah kabupaten/kota ikut mengawasi seluruh perusahaan dalam merekrut tenaga kerja. "Saya rasa Peraturan Daerah (Perda) sudah ada, tinggal masalah pengawasan dari kita," katanya.
Sebelumnya, Edy A Mohammad Yatim, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mengkritik Disnakertrans Provinsi Riau yang kurang memantau proses rekrutmen di setiap perusahaan. Akibatnya, aturan 60:40 dalam untuk tenaga kerja lokal dalam komposisi tenaga kerja di perusahaan tidak dijalankan.
"Terkadang perusahaan tidak berkantor pusat di Riau, sehingga melakukan rekrutmen di Jakarta atau Medan. Ini memungkinkan juga terjadi praktik calo untuk penyediaan tenaga kerja. Ini karena lemahnya pengawasan dari kita sendiri,'' ujar Yatim baru-baru ini seperti dilansir goriau.com. **
Komentar Via Facebook :