Okeline Inhil - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersama Pemerintah Daerah setempat menargetkan penyelamatan 12.500 hektare lahan perkebunan kelapa rakyat.

Melalui pencanangan program penyelamatan kebun kelapa rakyat, DPRD Inhil bersama Pemerintah Daerah, lakukan pembangunan tanggul sepanjang 500 Kilometer yang mengcover 5 hektare lahan perkebunan kelapa rakyat per kilometernya akan dilaksanakan pada tahun ini.

Kerusakan 100.791 hektare lahan perkebunan kelapa rakyat yang dicatatkan Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil, praktis melahirkan kekhawatiran, tidak hanya masyarakat pekebun itu sendiri, namun juga pihak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Inhil.

Sebagian besar kerusakan, berdasarkan hasil identifikasi di lapangan terjadi akibat masuknya air sungai ke lahan - lahan perkebunan kelapa.

Air sungai yang menggenang tersebut disebabkan oleh tanggul yang tidak lagi mampu menahan permukaan air.

Setelah melalui proses panjang, akhirnya kedua lembaga penyelenggara daerah, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Inhil pun menyepakati pembangunan 500 kilometer tanggul di areal perkebunan kelapa rakyat yang tergenang air.

"Usai tanggul dibuat, hasilnya akan tampak pada kurun waktu 3 sampai 5 tahun kedepan. Jadi, tidak serta merta hari ini dibangun, besok kelihatan hasilnya. Butuh proses yang memakan waktu," ujar Ketua Komisi II (Dua) DPRD Kabupaten Inhil, Ir Junaidi, Tembilahan, Rabu 21 Maret 2018.

Pasca pembangunan tanggul, Junaidi mengestimasikan, produktifitas lahan perkebunan kelapa rakyat yang menghasilkan akan berjumlah 328.344.175 kilogram per tahun dengan rata -rata 2.743 kilogram per hektare atau masing - masing meningkat sebesar 9,05 persen dan 5,03 persen dari tahun sebelumnya.

"Tentunya ini sebuah dampak yang positif. Peningkatan produksi pada 3 sampai 5 tahun mendatang pasca pembangunan tanggul akan semakin mempekuat kontribusi sektor perkebunan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam skala kecil, ini akan berimbas positif juga terhadap kesejahteraan pekebun kelapa," tandas Junaidi. (adv)

INTRUSI air laut dan Sedimentasi menjadi salah satu 'benang merah' persoalan kerusakan lahan perkebunan kelapa rakyat, dituturkan Junaidi, memerlukan sebuah tindakan yang komprehensif untuk menanganinya, dimana Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Dinas Pekerjaan Umum mesti mengambil tindakan berupa reklamasi sungai.

"Kenaikan permukaan air sungai Indragiri Hilir akibat sedimentasi memiliki dampak negatif lainnya. Dangkalnya sungai dan daratan yang dipersempit oleh erosi perlu solusi, yaitu melalui reklamasi sungai," tukas Junaidi.

Reklamasi sungai, diungkapkan Junaidi, akan dapat membantu mengatasi sedimentasi. Penimbunan sebagian ruas aliran sungai mampu mengembalikan fungsi DAS dalam siklus pasang surut dan menahan debit air yang memuncak.

"Nah, pada akhirnya, DAS akan berfungsi dengan baik sehingga sistem trio tata air yang dicanangkan di areal perkebunan akan berfungsi mengatur level tinggi permukaan air serta memberikan fungsi leaching bagi perbaikan PH tanah," jelas Junaidi.

Disisi lain, Junaidi mengatakan, reklamasi sungai juga dapat memperkecil debit air yang masuk dan melimpah. "Reklamasi sungai pada DAS ini adalah langkah antisipatif atas kerusakan lahan perkebunan akibat terendam air," tandas Junaidi.**Adv