Line Pekanbaru - Perkembangan Bank Riau Kepri (BRK) yang lamban membuat sekretaris komisi III DPRD Riau, Suhardiman Ambi resah. Bahkan politisi Hanura ini memprediksi bank milik Pemprov Riau ini kolaps dua tahun mendatang jika tidak ada perubahan pengelolaanya.

Untuk itu Suhardiman Amby berencana akan membuat Panitia Khusus (Pansus) BRK dalam waktu dekat ini.

" Kita akan galang dukungan dari teman-teman di DPRD Riau untuk membuat Pansus BRK," kata Suhardiman Amby, senin, (26/03/18) ditemui di DPRD Riau.

Suhardiman berpendapat BRK adalah aset penting milik Pemprov Riau, telah banyak uang rakyat yang diinvestasikan ke BRK. Keberadaan BRK harusnya mampu memberikan Benefid untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi Riau, namun hal itu tidak sesuai dengan harapan. Keuntungan BRK tergolong kecil tiap tahunnya. Pada tahun 2016 defiden yang dibagikan BRK hanya Rp37 miliar jauh dari target Rp136 miliar, hal ini tidak sebanding dengan modal yang disetorkan oleh Pemprov Riau yang nilainya mencapai ratusan miliar.

Selain itu, berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau, kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) BRK sudah di atas batas kewajaran (tak sehat-red) karena mencapai 5 persen atau melampaui batasan yang ditetapkan.

Hal ini akibat banyaknya kasus kredit macet dan fiktif seperti kredit fiktif Rp 30 miliar Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sorek, Kabupaten Pelalawan. Kredit bermasalah Rp150 miliar, KCP Dalu - Dalu, Kabupaten Rokan Hulu). Kredit bermasalah Koperasi Majapahit Rp17 miliar, KCP Kabupaten Kampar.

Kredit bermasalah XIII Koto Kampar Rp3 miliar. Penerbitan dan pembelian obligasi Rp1,4 triliun. Kredit bermasalah Rp20 miliar BRK Syariah Duri. Pembobolan Kredit BRK Ahmad Yani. (Aya/red)