Okeline Inhil - Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) Indragiri Hilir (Inhil) H Said Syarifuddin mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang Transparansi Dana bagi Hasil (DBH) di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (09/04/2018). 

Kegiatan FGD ditaja Pemerintah Pusat melalui Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dibawah naungan Kementerian Koordinasi Perekonomian. Selain Sekdakab Inhil serta Sekda dari Kabupaten dan Kota se - Provinsi Riau, FGD juga  diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Ahmad Hijazi. 

Sekdakab Inhil, H Said Syarifuddin kepada wartawan, menyebutkan FGD digelar guna menindaklanjuti pertemuan antara Sekda se - Provinsi dengan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu. Topik bahasan tentang Transfer Dana ke Daerah berupa DBH.

"Pada waktu itu, Sekda se - Riau meminta adanya transparansi soal pengurangan DBH dan meminta transfer dana ke daerah dilakukan secara berkala," terang Said.

Dalam FGD, diungkapkan Sekda, Dirjen Perimbangan Keuangan mengulas tentang transparansi DBH dari sisi tugas, fungsi dan perannya. Pembahasan juga berkutat pada persoalan dana bagi hasil sektor industri ekstraktif.

Said Syarifuddin menyatakan, beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak dan ikut dibahas dalam FGD, antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar. 

"Walaupun regulasi terkait DBH sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan turunannya, beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan. Salah satunya karena pengaruh fluktuasi harga minyak dunia dan harga-harga komoditi lainnya, serta nilai tukar rupiah," jelas Sekdakab Inhil.

Ketidakpastian yang muncul akibat pengaruh harga, imbuh Said Syarifuddin, menjadi sumber kekeliruan Pemerintah Daerah dalam menetapkan besaran DBH yang akan diterima dalam satu tahun anggaran. Sehingga berdampak terhadap terganggunya perencanaan anggaran daerah. 

Kedepan, menurut Sekdakab Inhil, EITI berkomitmen untuk terus berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terbangun kesalingpercayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.***(Adv)