Okeline Medan - Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI  dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis melakukan peninjauan pembangunan Ruas Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi Segmen I dan Jalur Rel Ganda Kereta Api Layang Kualanamu-Bandar Khalifah-Medan.

Fary sampaikan bahwa kunjungan tersebut untuk melihat secara langsung pengawasan keselamatan konstruksi pada pembangunan proyek strategi nasional di Sumatera Utara yaitu Jalur Rel Ganda Kereta Api Layang Kualanamu-Bandar Khalifah-Medan dan Ruas Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi Segmen I.

Menurutnya pengawasan terhadap keselamatan konstruksi harus menjadi perhatian serius dalam pengerjaaan proyek-proyek, jangan sampai mengejar target penyelesaian proyek sampai mengesampingkan keselamatan konstruksi (K2).

"Kita telah berdiskusi dengan petugas K2 nya di sini, bahwa mereka telah melakukan upaya pengetatan-pengetatan untuk menjaga keselamatan konstruksi, jangan sampai apa yang telah disampaikan menteri tidak dilaksanakan di lapangan," ungkapnya.

Dia juga sampaikan bahwa temuan-temuan di lapangan akan didiskusikan kembali dengan menteri terkait agar keselamatan konstruksi bisa berjalan hingga proyek-proyek yang dikerjakan selesai.

Politisi Partai Gerindra ini berharap, pengerjaan proyek-proyek strategis nasional yang beresiko tinggi di Sumatera Utara harus terus meningkatkan dan memperhatikan keselamatan konstruksi, mulai dari petugas K2 nya, pengawasnya hingga masyarakat di sekitar pengerjaan proyek.

"Kita datang kemari ingin melihat secara langsung pengawasan keselamatan konstruksi terhadap proyek-proyek strategis nasional yang ada di Sumatera Utara, walaupun proyek yang kita kunjungi tidak termasuk dalam moratorium keselamatan konstruksi oleh Kementerian PUPR, namun rekomendasi keselamatan konstruksi itu berlaku secara umum dalam pengerjaan proyek," ungkapnya.

Kecelakaan-kecelakaan konstruksi yang terjadi di sejumlah proyek strategis nasional dan yang terakhir robohnya konstruksi overpass Tol Manado-Bitung harus menjadi pelajaran bagi pengerjaan konstruksi di lapangan, jangan sampai standar operasional yang sudah ditentukan itu dilanggar yang akhirnya berakibat fatal.

Sebagaimana diketahui, Menteri PUPR telah menyampaikan kepada Komisi V DPR terkait dengan rekomendasi keselamatan konstruksi diantaranya pengetatan pelaksanaan standar operasional terhadap pekerjaan-pekerjaan yang beresiko tinggi.**