Okeline Pekanbaru - Tentunya dengan tidak melengkapi syarat sebuah iklan baleho untuk bisa dipajang didepan umum sudah barang tentu itu semua menyalah, apalagi pajak untuk daerah sudah dipastikan masuk kantong, beberpa kali diberitakan media sepertinya oknum aparat dinas terkait (Badan Pengawas Perizinan kota Pekanbaru) dengan mafia baleho ini tidak bergeming, apakah ini praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di Pekanbaru Riau dibiarkan merajalela?.

Atas bandelnya sejumlah dinas terkait baleho dan Satpol PP Kota Pekanbaru, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Pekanbaru, Yose Syaputra dari fraksi Golkar meradang dan mengaku sangat aneh terhadap hati pejabat di Pekanbaru sudah tuli dan pekak.

"Memang tuli telinga M Jamil itu, kalau memang sudah dikonfirmasi tapi dia terkesan acuh itu keterlaluan," Jelasnya, Selasa (14/8/18).

Apalagi terkait tiang baliho dan reklame yang bertebaran di sepanjang jalan kota Pekanbaru membuat warga resah dan tidak nyaman lagi, anehnya dibagian tiang baleho iklan tersebut sudah dituliskan peringatan dari Pemko Pekanbaru untuk mentatai peraturan namun tulisan itu hanya jadi pajangan semata, sementara hasil pajak itu terus masuk kantong. 

"Nampaknya biacara secara baik tak juga diacuhkan, sebaiknya Kadis yang membangkang itu "kamu pukul saja atau dibanting", mungkin itu yang diingininya," Pungkas dewan yang memang peduli pada rakyat ini saat dikonfirmasi wartawan.

Kepala Bagian (Kabag) Pengawasan Badan Pengawas Perizinan kota Pekanbaru, Quarte Rudianto saat dikonfirmasi terkait baliho yang tidak memiliki izin IMB terutama dalam areal kota pekanbaru, membenarkan ada beberapa baleho raksasa tidak memiliki izin (ilegal) namun masalah penertiban diakunya dia tidak sanggup karena itu berwenang adalah atasannya Kepala BPT-PM Kota Pekanbaru M Jamil.

Sementara M Jamil dikonfirmasi mengelak dengan alasan tidak berwenang karena telah menyurati Satpol PP.*Arman