Okeline Pekanbaru - Maraknya konflik sosial di provinsi riau akibat perebutan lahan antara perusahaan kehutanan atau perkebunan dan masyarakat menunjukkan adanya "pembiaran" dari pihak pemerintah setempat, maupun pemerintah pusat sebagaimana disampaikan oleh 2 badan penggiat lingkungan, Jikalahari dan Walhi riau. 26/8/2018.
 
595 Perusahaan Kehutanan dan Pertambagan di Riau sebagaimana disebutkan dua organisasi lingkungan yakni Jikalahari dan Walhi Riau ternyata bermasalah terkait perizinan dan berkonflik dengan masyarakat tempatan dalam waktu yang berkepanjangan, dikutip dari informasi reles koordinator Jikalahari, Made Ali, dan Walhi riau, Riko Kurniawan pada  26 Juli 2018.

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau ( Jikalahari ) dan Wahana Lingkungan Hidup Riau (Walhi ) secara terus menerus mendesak pemerintah pusat melalui kemenpolhukam yang dipimpin mantan Jenderal Wiranto agar serius mengatasi permasalahan sektor Kehutanan dan Pertambangan di Provinsi Riau, yang baru-baru ini kembali mengalami ketegangan akibat konflik dengan masyarakat tempatan.

"Kita sudah kerap menyurati pihak pemerintah pusat supaya ada tindakan serius mengatasi permasalahan sektor kehutanan ini, sebab dari pantauan kami, pihak pemerintah daerah maupun stekholder lainya tidak bekerja dengan serius,"kata koordinator Jikalahari Made Ali.

Bahkan menurut Made yang terus aktif menyoroti kinerja kapolda riau dan gubernur riau terkait penanganan permasalahan hukum sektor kehutanan riau itu, akibat deforestasi sektor kehutanan ini, bukan saja mendatangkan kerugian besar bagi kelangsungan lingkungan hidup dan alam, melainkan konflik dengan binatang buas pun terjadi seperti di Kabupaten Inhil, dimana 2 warga setempat harus meregang nyawa akibat diterkam harimau.

"Jika Pemerintah Riau dan Polda Riau tidak segera bekerja dengan serius mengatasi permasalahan ini, berbagai masalah sosial akan terus terjadi, baik konflik perusahaan dengan masyarakat, manusia dan binatang tak terhindarkan lagi,"sebut Made.

Made mengakui permasalahan sektor kehutanan dan pertambangan di riau yang mengakibatkan konflik sosial bukanlah masalah yang sederhana, yang konon sudah terjadi dalam akumulasi waktu yang cukup lama, namun ia berpandangan, seharusnya pemerintah provinsi riau, terutama penegak hukum yaitu polda riau menunjukkan kinerja yang signifikan dalam melakukan upaya penegakan hukum atas ratusan perusahaan korporasi sebagaimana dilaporkan oleh masyarakat.

"Kita sadar ini bukan masalah sederhana, tetapi jika pemerintah kita dan aparat hukum khususnya kapolda riau Irjen.Pol Nandang punya nyali, dan menepati janjinya saat menjabat kapolda riau, seharusnya ada tindakan nyata dan pemilik perusahaan di proses hukum secara tegas tanpa pandang bulu," jelas Made.  

Namun dari upaya pihaknya, pemerintah pusat akhirnya berkesimpulan melakukan evaluasi atas 595 perusahaan kehutanan dan pertambangan di Riau, yang terbukti telah mengalami konflik dengan masyarakat tempatan akibat perebutan lahan adat, dan perampasan hutan masyarakat yang dilakukan oleh ratusan perusahaan itu.

Dengan dikomandoi oleh Kemenpolhukam yang dihadiri kurang lebih 60 orang perwakilan dari berbagai kementerian terkait dan beberapa instansi terkait seperti ATR/BPN, KLHK, Mensesneg, Polda Riau, Danrem 031/WB, Kejati Riau, Gubernur Riau, serta sejumlah pemerintah kabupaten/kota  baru-baru ini di Hotel pangeran pekanbaru riau rapat yang sangat tertutup pun digelar.

Acara yang ditaja oleh Kemenpolhukam tersebut sejatinya akan melakukan rapat evaluasi terhadap 595 perusahaan yang bermasalah dengan masyarakat di Riau, sebagaimana disebutkan oleh pihak kordinator Jikalahari dan Walhi, ternyata baik dalam undangan maupun di acara tersebut, kemenpolhukam hanya mengevaluasi soal perambahan hutan taman nasional TNTN Pelalawan, dan 2 perusahaan, PT. Ciliandra perkasa dan PT. Aneka Inti Persada yang konflik dengan masyarakat dan penguasaan lahan diluar HGU.

"Kita sangat mempertanyakan apa dibalik ini. Dari 595 Perusahaan bermasalah, kenapa soal Tesso Nilo dan 2 perusahaan saja yang di evaluasi oleh kemenpolhukam? Ada apa ini ? Dugaan kami ini hanya membela kepentingan elit politik, dan tebang pilih dalam penerapan hukum,"kata kordinator Walhi Riau, Riko Kurniawan kepada awak media.///Feri Sibarani