Okeline, Siak Sri Indrapura - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Siak didesak untuk memanggil oknum Ketua Dewan terkait beredar dan menjadi viral-nya video yang mirip dengan dirinya di Youtube.com

Video berdurasi 1:32 menit itu berjudul; "KETUA DPRD SIAK DARI PARTAI GOLKAR DIRAZIA NARKOBA DITEMPAT HIBURAN MALAM BERSAMA WANITA PENGHIBUR" telah ditonton 2.761 penonton.

"Kami minta Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Siak sebagai alat kelengkapan dewan untuk lebih maksimal dan menindak tegas dalam menyikapi video Youtube itu," kata Wan Gusti, Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Penjaga Marwah Rakyat (GPMR) Siak saat berorasi di depan kantor DPRD setempat, kemarin (27/08/2018).
  
Disebutkannya, jika terbukti yang didalam video tersebut memang oknum Ketua DPRD Siak, BK harus berani memberikan sanksi. Bagaimana pun oknum bersangkutan merupakan representasi anggota dewan serta masyarakat Siak pada umumnya.

Perbuatan yang bersangkutan telah mencoreng nama baik legislatif Kabupaten Siak. Apalagi oknum tersebut merupakan pimpinan lembaga DPRD Kabupaten Siak. 

"Kita geram peristiwa yang sudah berlarut-larut tapi hingga kini belum ada sanksi etik dari lembaga DPRD Kabupaten Siak. Sehingga kita beberapa perwakilan masyarakat turun aksi menyampaikan aspirasi di beberapa titik, yakni depan kantor DPRD Siak, Lembaga Adat Melayu Siak, dan kantor Partai Golkar sendiri karena merupakan kader partai bersangkutan," tukasnya.
 
Kata Wan Gusti, selalu pimpinan legislatif, terduga di dalam video itu taat dan patuh terhadap moral, kode etik dan atau peraturan tata tertib lembaga DPRD lainnya. Hal ini tentu dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Siak. 

"Dan seharusnya Badan Kehormatan sudah menggambil sikap," pungkasnya.

Selain itu, dalam menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD tersebut bukan hanya Badan Kehormatan DPRD Siak, namun juga peran partai politik bersangkutan dalam rekrutmen kader yang dilakukan. Oleh sebab itu sebagai bagian elemen masyarakat, Gerakan Penjaga Marwah Rakyat Siak meminta kepada Partai Golkar Kabupaten  menindak tegas kadernya tersebut.

"Begitu pula dengan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak harus bersikap, dimana hal ini aspirasi kami merupakan peran aktif sebagai elemen masyarakat agar tidak berlarut-larut. 

"Sikap tidak tegas ini akan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat di DPRD Kabupaten Siak, pungkasnya.***(res)