Okeline Duri - Ikatan Keluarga Batak Duri Sekitarnya (IKBDS) menilai pengerjaan Jalan Lintas Sumatera di wilayah Desa Pangkalan Libut Kecamatan Pinggir dan Pengerjaan jalan tambal sulam di wilayah kecamatan Mandau, merugikan masyarakat pengguna jalan secara materi dan waktu.

Hal itu disampaikan Ketua Umum IKBDS Parlindungan Siliwangi Manurung didampingi Ketua Harian Marnalom Hutahaean, SH, MH dan juga Sihol Pangaribuan dan Jafar Hutapea selaku Wakil Ketua dan Pasaribu selaku Penasehat GM IKBDS di sekretariatnya di Jalan Hang Tuah Duri.

"Keluhan masyarakat sudah banyak kita teriman setiap hari, sebab saat melintas selalu terjadi macet di lokasi pengerjaan jalan di Desa Pangkalan Libut dengan waktu yang lama hingga mencapai 2 jam sampai 5 jam dan menimbulkan kerugian materi bagi ribuan pengendara serta memperparah tidak adanya jalan alternatif yang dapat dijadikan solusi," papar Ketua Umum IKBDS Parlindungan Siliwangi Manurung.

Menurutnya, setiap harinya ada sekitar 30 ribuan kendaraan yang melintasi Jalan Nasional itu, Baik itu kendaraan pribadi, perusahaan dan juga industri. Pada intinya, pihakanya sangat mendukung program pemerintah dalam pembangun jalan lintas Sumatera ini. Namun saat pengerjaan jangan sampai menganggu aktivitas warga banyak akibat kurang profesionalnya pihak pelaksana di lapangan.

"Wajar jika warga yang melintas mengeluhkan, apalagi adanya sistim buka tutup dengan durasi yang tidak menentu dan tidak beres yang mengakibatkan macet di sepanjang jalan hingga berjam-jam," papar PS Manurung pada awak media ini Senin 8 Oktober 2018.

Parlindungan Siliwangi Manurung dalam hitungan kasar ekonomi yang dikalkulasikannya, Jika dalam sehari tertahan selama 2 jam saja dan dikalikan dengan 30 ribu kendaraan, maka ada sebanyak 60 ribu jam waktu terbuang, jika dikalikan dalam per jamnya rugi sebesar Rp 50 ribu saja, maka total kerugian setiap harinya mencapai Rp3 M.

Oleh karena itu, PS Manurung meminta kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk dapat pro aktif dalam hal ini. Walau memang proyek tersebut adalah tanggung jawab dari pihak Pemprov Riau atau pun Pusat. Akan tetapi dapat melakulan peringatan serta menuntut progres pengerjaan.

"Karena selain jalan nasional jalan ini juga merupakan akses utama bagi masyarakat sekitar, karena tidak ada jalan alternatif. Setidaknya pihak pemerintah dapat melihat progres pengerjaan serta dapat mengingatkan pihak kontraktor yang terkesan mengerjakan jalan kurang serius hingga progresnya terlihat lamban bahkan pengaturan arus lalulintas yang terkesan semberaut," imbuhnya.

Sedangkan kepada pihak Pemprov Riau lanjut PS Manurung, diharapkan agar dapat mengevaluasi pengerjaan kontraktor di lapangan, agar bisa untuk pengerjaan jalan padat arus lalulintas dapat dicarikan kontraktor yang memiliki spesifikasi yang benar dan kwalified dan mampu mengatasi kepadatan arus laulintas tanpa harus menimbulkan macet.

"Bahka dapat menargetkan pengerjaan dan masyarakat tidak merugi, dan pihak kontraktor dapat koordinasi dengan pihak terkait yaitu Dishub dan Polisi untuk pengaturan arus lalulintas," pungkasnya.

Masih menurut PS Manurung, terkait adannya pekerjaan tambal sulam badan jalan di wilayah Kecamatan Mandau khususnya di wilayah Jalan Hang Tuah.

Ia berharap pihak rekanan dapat bekerja sesuai dengan prosedur, setelah aspal dikeruk langsung dilakukan penutupan kembali dengan aspal baru. Sehingga tidak meninggalkan lobang berhari hari  yang berakibat fatal terjadinya kecelakaan.

"Sudah banyak korban akibat lobang lobang jalan yang dibiarkan hingga berhari hari.Padahal habis dikeruk bisa langsung ditutup dengan aspal. Kan bukan semenisasi harus menunggu kering dalam beberapa hari," pungkasnya. (jhn)