Okeline Jakarta - Jika pengusaha atau instansi pemerintah dipalak oleh LSM yang bawa-bawa logo KPK, maka diminta korban melapor pada polisi, himbauan ini dikeluarkan menyusul banyaknya proposal dari LSM yang pakai logo KPK dan meminta uang ke pengusaha di Cikarang, Jabar.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, mengatakan ada pihak-pihak yang mengaku dari "KPK Jabar Setda Bekasi Raya" belakangan diketahui mendatangi perusahaan di Kawasan industri Greenland Internasional Industrial Center, Cikarang pada hari Rabu atau Kamis, "jadi laporkan ini," kata  Jumat (19/10/18).

Sebelumnya, ada sejumlah dokumen yang menggunakan nama dan logo mirip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beredar di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Febri menegaskan lembaga yang membuat dokumen itu tidak punya hubungan dengan KPK RI.

Dalam sebuah proposal mereka juga mencantumkan logo Komisi Pemberian Korupsi (KPK) di bagian cover. Logo itu dicantumkan bersama logo Kejaksaan Agung dan Polri.

Febri mengingatkan para pengusaha untuk berhati-hati jika didatangi lembaga tersebut. Dia mengimbau para pengusaha untuk melapor ke Polisi jika dimintai uang oleh lembaga tersebut.

"Setelah KPK menangani kasus suap terkait perizinan Meikarta ini, kami harap pengusaha yang mendapatkan surat atau didatangi oleh pihak-pihak tersebut agar hati-hati dan jika diminta uang agar segera melaporkan ke kepolisian setempat dan menginformasikan ke KPK," ujarnya.

Seperti dilansir detik, pagi ini redaksi redaksi detikcom mendapatkan surat elektronik dari pihak yang mengatasnamakan dari 'BPH NMS KPK JABAR'.

Pengirim surat elektronik tersebut menyatakan bahwa 'BPH NMS KPK JABAR' tidak pernah mencatut logo KPK dan juga tak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.

Proposal yang diedarkan oleh 'BPH NMS KPK JABAR', menurut si pengirim email, bukan untuk tindakan memeras.**