Line Hukrim- Aparat penegak hukum didesak mengusut aroma dugaan korupsi penggunaan dana Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2015.

Desakan itu disampaikan Bupati LIRA Kabupaten Kampar, Ali Halawa, Jumat (31/03/2017).

"Kita minta Kejati Riau dan Polda Riau untuk mengusut temuan BPK Perwakilan Riau Tahun 2015 tersebut,"katanya.

Diceritakannya, sejak di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Riau. Terdapat sejumlah aroma dugaan korupsi penggunaan dana Desa di 13 Desa di Kabupaten Kampar pada Tahun 2015. Tak tanggung-tanggung, BPK merincikan Milyaran rupiah anggaran dana Desa yang belum dipertanggung jawabkan.

"Temuan BPK RI di Kabupaten Kampar, dengan Nomor 11.C/LHP/XVII.PEK/06/2016 sebesar Rp.3.609.298.623.00, yang terdapat di 13 Desa. Dan ini bukan nilai sedikit, ini sudah sangat fantastis,"tegasnya.

Diungkapkannya, sejauh ini pihaknya sedang menyusun Draf laporan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut. Temuan itu nantinya akan dilaporkan ke Kejati Riau dan Polda Riau.

Meski begitu, dirinya berharap kepada aparat penegak hukum untuk tidak menunggu laporan tersebut. Sebab hingga kini anggaran itu belum dipertanggung jawabkan.

"Usut dong. Jangan menunggu laporan aja. Mereka kan bisa juga menyelidiki nya berdasarkan melalui pemberitaan Media,"tukasnya.

Sementara itu, Kepala BPMD Kabupaten Kampar Surya Budi mengakui adanya laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Desa yang belum dilaporkan oleh 13 Desa tersebut.

Surya Budi mengatakan, hingga pekan ke 4 Tahun anggaran berjalan, 13 Desa tersebut belum melaporkan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran. Dimana berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kampar Tahun 2015, kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran. Laporan itu disampaikan pada semester 1 paling lama di bulan Juli anggaran berjalan dan semester 2 pling lama minggu 4 di bulan Januari Tahun berikut nya ( 2016**red ).

"artinya sampai minggu ke-4 2016 , 13 Desa belum menyampaikan laporan tersebut. Artinya Desa tersebut belum memenuhi peraturan bupati dan peraturan pemerintah no 22 thn 2016,"ujar Surya Budi.

Menurutnya, pihaknya telah menyurati seluruh kepala Desa Kabupaten Kampar sebanyak 4 kali. Dari hasil suratan itu, kepala Desa merespon surat tersebut. Hanya saja jawaban terkait surat itu dilaporkan pada bulan Juni 2016.

"pada bulan Juni 2016 barulah 13 desa tersebut melaporkan realisasi penggunaan dana Desa,"tutupnya. (Son)