Line Pekanbaru - Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, menyebut masyarakat Kabupaten Kuansing menjadi korban dari ketidakharmonisan Pemkab dan DPRD Kuansing yang hingga kini belum mengesahkan APBD Tahun 2017.

"Ini sudah April lho! Kok belum disahkan juga? Siapa yang rugi? Pastilah masyarakat," kata Noviwaldi di Pekanbaru, Senin (3/4).

Noviwaldi berhadap DPRD Kuansing dan Bupati Kuansing, Mursini, berjiwa besar untuk menyelesaikan persoalan di kabupaten itu. "Kalau terus mempertahankan ego, masalah tak cair-cair. Kalau gajah sama gajah berkelahi, semut yang mati," katanya.

Menurut Noviwaldy, Mursini mampu menyelesaikan permasalahan itu dengan bijaksana. Apalagi, Mursini sudah memahami persoalan di legislatif karena dia beberapa periode menjadi anggota DPRD Riau.

"Ini ujian bagi Bupati Kuansing, masyarakat berharap banyak dari dia. Segera duduk bersama, lakukan musyawarah, buka komunikasi ke semua partai politik. Kalau ini dilakukan, saya yakin pasti ada solusianya," saran Noviwaldi seperti dilansir goriau.com.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi, menilai ada kejanggalan di Pemkab Kuansing. Pasalnya, kendati APBD belum disahkan, namun sejumlah kegiatan sudah dilaksanakan.

"Negeri ini tak jelas ujung pangkalnya. APBD belum ada, tapi kegiatan sudah jalan. Lantas, darimana uangnya?," tanya Musliadi beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan, DPRD sudah tiga kali mengirim surat kepada Bupati Kuansing agar segera menyampaikan draf KUA-PPAS untuk dibahas. "Kuansing ini sudah sangat terlambat. Di Indonesia, Kuansing ini paling lambat. Sebenarnya, para kepala dinas dan pegawai sudah menjerit. Tapi, PNS ini kan seperti 'Si Bisu', bisa merasakan tapi tak bisa mengatakan," ujarnya.**