Okeline Jakarta - Pernyataan Parlemen Belanda minyak nabati sawit Indonesia yang tidak berkelanjutan dan menanggapi larangan penggunaan minyak sawit untuk biofuel pada 2030 oleh Uni Eropa Pemerintah Indonesia minta perlakuan adil terhadap komoditas kelapa sawit di Eropa.

Pasalnya, menurut dia, lebih dari 20 persen ekspor Indonesia ke Belanda saat ini didominasi oleh produk kelapa sawit. Dari aspek perdagangan, kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi ekspor Indonesia, termasuk ke Belanda. 

Hal itu disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda I Gusti A. Wesaka Puja dalam diskusi terbuka yang diselenggarakan Komite Perdagangan Luar Negeri Parlemen Belanda baru-baru ini.

Diskusi itu bertujuan untuk mendorong potensi dan peluang peningkatan kerja sama ekonomi perdagangan Belanda dan mitra-mitranya, termasuk Indonesia. 

Menurut Puja, perlakuan yang adil terhadap kelapa sawit di antara produk minyak nabati lain merupakan bentuk dukungan atas prinsip perdagangan bebas yang terbuka, berbasis aturan, adik, inklusif dan bersandar pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Hal itu termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan akses ke pendidikan dan pemberian lapangan kerja. Dia mengklaim bahwa lebih dari 17 juta penduduk menggantungkan hidup pada industri kelapa sawit, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dia mengungkapkan solusi yang tepat ialah mendorong penggunaan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Puja menyampaikan pemerintah bukan saja berfokus pada aspek ekonomi kelapa sawit, tetapi juga aspek konservasi alam dan lingkungan. Hal itu termasuk kebijakan moratorium dan peningkatan kualitas bibit untuk mendorong keberlanjutan serta produktivitas kelapa sawit, khususnya untuk petani kecil.**