okeline.com Rohil  - Terkait kemungkinan adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif 2019 yang di selenggarakan serentak diseluruh wilayah Indonesia, Pengadilan Negeri Rokan Hilir ( PN Rohil) siap menangani perkara tindak pidana pemilu 2019.

Hal ini di sampaikan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Rokan Hilir Faisal SH MH melalui Juru Bicara (Jubir)  Sonra Mukti Herlambang SH,
" PN Rohil siap menangani apabila ada bukti tindak pidana Pemilu 2019 yang terjadi diwilayah hukum Rokan Hilir, " ujar Sonra Mukti Herlambang SH, 
Selasa 30 April 2019 ..

Dijelaskan bahwa dalam penanganan tindak pidana Pemilu , Hakim tindak pidana pemilu ditunjuk berdasarkan atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI,

Selanjutnya Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu selama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara, 

Mekanisme proses pemeriksaan bisa dilakukan dengan atau tanpa hadirnya terdakwa, kemudian untuk upaya hukumnya dapat diajukan banding paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 hari bagi sejak putusan disampaikan bagi pihak yang tidak hadir sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu" jelas Sondra Mukti Helambang SH. 

Dalam tindak pidana pemilu tidak ada upaya hukum Kasasi,  putusan banding merupakan putusan akhir. "
Dalam hukum acara pidana pemilu sama seperti biasa namun dibatasi hanya selama tujuh hari penyelesaianya. " pungkasnya.