Jakarta - Pengacara Romahurmuziy, Maqdir Ismail membenarkan sidang putusan praperadilan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang diajukan mantan Ketua Umum PPP alias Romi digelar hari ini, Selasa (14/5/19), sekira pukul 12.00 WIB.

Maqdir berharap, apapun keputusan yang diketuk oleh majelis hakim untuk kliennya, merupakan hasil terbaik. "Kita dengar saja nanti. Apapun bunyi putusan itu pasti yang terbaik," ucap dia.

Sementara itu, Tim Biro Hukum KPK Evi Laila,mengatakan, pihaknya optimistis permohonan prapradilan yang diajukan tersangka Romahurmuziy ditolak hakim. "Karena KPK sudah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan tangkap tangan sesuai aturan yang berlaku," ucap dia.

Sebelumnya, dalam permohonannya, pengacara Romahurmuziy, Maqdir Ismail menuding, penyidik KPK melakukan tindakan ilegal karena menyadap dan merekam pembicaraan tanpa didasari surat perintah penyelidikan.

Selain itu, Maqdir menilai KPK tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi Romahurmuziy karena nilai kerugian kurang dari Rp 1 miliar.

Berdasarkan surat tanda penerimaan uang/barang No. STPD.EK 226/22/03/2019 Tanggal 15 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh penyelidik KPK uang yang dianggap berasal dari Muhammaf Muafaq Wirahadi jumlahnya Rp50.000.000.

Maqdir juga menganggap, pasal yang disangkakan ke kliennya tidak sesuai lantaran perbuatan menerima hadiah atau janji tidak mengakibatkan timbulnya kerugian negara, dan perbuatan tersebut tidak berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan.

KPK menetapkan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Romahurmuziy diduga menerima suap sebesar Rp 300 juta terkait seleksi jabatan di lingkungan Kemenag tahun 2018-2019.**