Okeline, Pekanbaru - Diakhir masa jabatan Gubernur Riau periode 2014-2019 digelar Rapat
Paripurna di DPRD Riau dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ)
Gubernur Riau periode 2014-2019. LKPj Gubernur tersebut-pun menuai
pujian dan kritikan terhadap kinerja Gubri dan Pemprov Riau dari
fraksi-fraksi di DPRD Riau, yang dilaksanakan pada Senin (11/02/2019).

Diantara laporan yang disampaikan adalah dilanjutkannya pembangunan
jembatan Siak IV yang sempat terhenti alias mangkrak beberapa waktu
lalu pada masa Gubri Anas Ma’mun serta pembangunan fly over di Simpang
Pagi Arengka dan persimpangan jalan Tuanku Tambusai (Nangka) dengan
jalan Soerkano-Hatta (depan Mall SKA). Gubri juga mengklaim
pertumbuhan ekonomi Riau mengalami kenaikan meski tidak signifikan.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Riau Hj.Septina
Primawati, Wakil Ketua Kordias Pasaribu dan Noviwaldi Jusman serta
Gubernur Riau H.Wan Thamrin Hasyim, Sekdaprov Ahmad Hijazi unsur Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Riau dan pejabat di lingkup
Pemprov Riau serta 36 anggota DPRD Riau sesuai absensi. LKPj AMJ itu
sendiri meliputi LKPj tiga Gubernur sejak Riau dinahkodai Anas Ma’mun,
Arsyadjuliandi Rahman dan Wan Thamrin Hasyim sendiri.

Tak tanggung-tanggung, dalam penyampaian LKPj itu Wan Thamrin
memaparkan keberhasilan-keberhasilan pembangunan yang sudah
dilaksanakan di Riau pada masa tiga Gubernur tersebut. Dikatakan
Gubri, sejak tahun 2014 ada tiga Gubernur yang memimpin Riau dengan
tahun berbeda dan LKPj sehingga akhir masa jabatan dibacakan
sekaligus. Tidak salah kalau cover LKPj itu sendiri dipajang wajah
tiga gubernur sekaligus.

Pada Rapat Paripurna Senin (18/02/2019) di DPRD Riau dengan agenda
pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Riau atas LKPj Gubri tahun 2018
dan LKPj akhir masa jabatan 2014-2019 disikapi beragam oleh legislator
DPRD Riau yang dibacakan masing-masing jurubicara fraksinya.
Penyampaian LKPj oleh Gubri seminggu sebelumnya tersebut menuai pujian
serta kritikan dari fraksi di DPRD Riau dengan memberikan berbagai
catatan maupun saran atas penyampaian LKPj tersebut.

Diantara fraksi yang begitu bersemangat memuji kinerja tiga gubernur
itu adalah Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) seperti yang
dibacakan jurubicaranya Karmila Sari. Fraksi berlambang pohon beringin
itu memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemprov ataupun Gubernur
Riau periode 2014-2019 dalam mengatasi berbagai persoalan daerah serta
percepatan pembangunan infrastruktur.

“Keberhasilan menurunkan angka kemiskinan, meningkatknya perolehan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menembus 91,8 persen patut kita
berikan apresiasi. Demikian juga dengan angka kemiskinan yang turun 7
persen dari tahun 2017 juga menunjukkan keseriusan kepala daerah dalam
program pengentasan kemiskinan di Bumi Lancang Kuning ini,”papar
Karmila.

Demikian juga halnya, Fraksi Golkar memuji pencapaian Pemprov Riau di
bidang ekonomi terutama PDRB perkapita berdasarkan harga konstan tahun
2010 tanpa migas yang menujukan trend positif. Golkar berharap
ketergantungan Riau pada sektor pertambangan khususnya migas kedepan
harus dikurangi dengan menggali sektor lain untuk menunjang APBD Riau,
meskipun tahun 2018 lalu kontribusi dari sektor PAD cukup signifikan
dan mengalami kenaikan.

Fraksi PDI Perjuangan dengan jurubicara EV Tenger Sinaga dan Fraksi
Partai Demokrat dengan jubir Nasril yang mendapat kesempatan kedua dan
ketiga setelah Fraksi Partai Golkar tidak membacakan pandangan umum
fraksi mereka tapi menyerahkan langsung pada pimpinan sidang ketika
itu Kordias Pasaribu. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam
pandangan umumnya yang dibacakan Bagus Santoso mengkritik keras
kinerja Gubernur Riau periode 2014-2019 yang bergonta-ganti, termasuk
pergantin atau mutasi pejabat yang terlalu sering dilakukan.

Demikian juga halnya dengan penyelesaian hutang pituang kepada pihak
ketiga mencapai Rp 800 miliar sudah dibayarkan, serta paparan soal
keberhasilan pembangunan di sektor infrastruktur yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Lancang Kuning. Dengan
pelunasan hutang-hutang pada pihak ketiga, diharapkan Gubernur dan
Wakil Gubernur Riau yang baru akan dilantik Syamsuar-Edy Afrizal Natar
Nasution tidak akan dibebani hutang dimasa lalu.

“Pemprov Riau yang selama lima tahun ini dinahkodai tiga Gubernur
sudah dapat menyelesaikan berbagai persoalan, mulai hutang piutang,
pembangunan infrastruktur yang sempat mangkrak hingga rasionalisasi
APBD tahun 2018 lalu. Meski kita akui, pertumbuhan ekonomi Riau tahun
2018 melambat hanya 2,34 persen dibanding tahun 2017 yang mencapai 2,7
persen, akan tetapi jumlah masyarakat miskin berkurang 7 persen
dibanding tahun 2017,”ungkap Wan Thamrin memaparkan sejumlah
keberhasilan maupun kekurangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir.

Bagus memaparkan kurun waktu lima tahun terakhir reformasi birokrasi
di jajaran Pemprov Riau tidak berjalan, bahkan mengalami kemunduran
yang diakibatkan gonta-ganti gubernur sampai tiga kali. Sejak
kepemimpinan Anas Ma’mun, Arsyadjuliandi Rahman hingga Wan Thamrin
Hasyim bongkar pasang pejabat sering terjadi mengikuti selera kepala
daerah bersangkutan. Akibatnya, roda pemerintahan di Pemprov Riau
dimata Fraksi PAN tidak berjalan maksimal.

“Bongkar pasang pejabat yang terlalu sering terutama pada masa Anas
Ma’mun dan Arsyadjuliandi Rahman berakibat terganggunya kinerja
pemerintahan di lingkup Pemprov Riau, khususnya Aparatur Sipil Negara
(ASN). Dan itu berpengaruh pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah disahkan melalui Peraturan Dserah
(Perda) lima tahun lalu,”tegas Bagus Santoso.

Mantan wartawan itu juga memberikan paparan bahwa tidak maksimalnya
pelaksanaan RPJMD 2014-2019 ditandai dengan rendahnya pertumbuhan
ekonomi Riau tahun 2018 yang hanya 2,34 persen. Kemudian serapan APBD
pada masa transisi gubernur dari Anas Ma’mun kepada Andi Rahman yang
hanya 63 persen serta peralihan pimpinan dari Andi Rahman ke Wan
Thamrin Hasyim serapan APBD Riau hanya pada kisaran 82 persen.

“Saat Anas Ma’mun menjabat gubernur hampir sekali empat bulan selalu
terjadi mutasi pejabat, demikian juga halnya pada periode Andi Rahman.
Atas kondisi tersebut Fraksi PAN menilai sangat berpengaruh pada
kinerja ASN serta pencapaian RPJMD yang boleh dikatakan tidak
maksimal,”terang Bagus.

Fraksi Gerindra-Sejahtera (FGS) lewat jurbicaranya Markarius Anwar
menyesalkan rendahnya pencapaian dalam pertumbuhan ekonomi Riau yang
hanya 2,34 persen , termasuk capaian pendapatan daerah dari sektor PAD
yang juga belum tergali sepenuhnya. FGS juga menyoroti belum
optimalnya penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) padahal Pemprov Riau
sudah mengajukan penyesuaian harga dasar air permukaan yang telah
disetujui Menteri Pekerjaan Umum.

FGS juga menyoroti soal kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik
Pemprov Riau yang mayoritas kondisinya tidak diketahui bagaimana
perkembangan operasional mereka. FGS juga mempertanyakan rendahnya
realisasi fisik dan serapan keuangan pada beberapa Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) tahun 2018, sehingga berdampak pada proses
pengadaan barang dan jasa Pemprov Riau tahun 2018.

“Kami berharap kedepannya, sektor-sektor yang berpotensi mendatangkan
PAD harus terus digesa. Kemudian pemerataan pembangunan dibidang
infrastruktur harus disegerakan supaya tidak ada lagi daerah
terisolasi di bumi Riau kedepannya. Kami juga meminta penyelesaian
tapal batas antar daerah dapat dituntaskan secepatnya,”jabar
Markarius.

Sementara itu Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dalam pandangan umum
yang dibacakan Solihin Dahlan menitikberatkan pada rendahnya
pertumbuhan ekonomi Riau yang terkesan stagnan bahkan cenderung
menurun. FKB menyoroti kinerja sejumlah OPD seperti Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,
serta beberapa OPD lainnya.

“Harus ada sinergitas semua stake holder dalam memacu pertumbuhan
ekonomi Riau melalui berbagai program dan mendorong percepatan
investasi disemua sektor. Harus ada langkah-langkah inovatif dari
OPD-OPD dalam peningkatan pelayanan kepada publik, perbaikan
adiministrasi pajak dan retribusi daerah dalam rangka pencapaian PAD
yang lebih maksimal,”imbau Solihin.

Selain Fraksi PDI Pejuangan dan Fraksi Demokrat ada dua fraksi lagi
yang juga tidak membacakan pandangan umum fraksi mereka yaitu Fraksi
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Nasdem-Hanura. Rapat
Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi itu sendiri dipimpin Wakil
Ketua Kordias Pasaribu dihadiri Ketua DPRD Riau Septina Primawati dan
Sekdaprov Ahmad Hijazi serta 40 anggota DPRD Riau dan unsur
Forkompinda.

Menanggapi pandangan umum dari delapan Fraksi di DPRD Riau tersebut,
Pemerintah Provinsi Riau memberikan jawaban terhadap pandangan umum
fraksi-fraksi tersebut yang dilaksanakan pada Senin (04/03/2019)
dibacakan Sekdaprov Ahmad Hijazi pada Rapat Paripurna yang dipimpin
Wakil Ketua Noviwaldi Jusman, dihadiri Ketua Septina Primawati,Wakil
Ketua Sunaryo dan 30 orang anggota dewan yang terhormat.

Selain jawaban Pemprov Riau rapat paripurna tersebut juga
mengagendakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau tentang
LKPj tahun 2018 dan LKPj AMJ 2014-2019. Dalam jawabannya Pemprov Riau
menghaturkan terima kasih kepada fraksi-fraksi di DPRD Riau yang telah
memberikan pandangan umum mereka baik dalam bentuk catatan maupun
kritikan. Sehingga kedepan Pemprov Riau dapat lebih menyempurnakan
proses pembangunan yang bertujuan peningkatan kesejahtreraan
masyarakat.

Ahmad Hijazi menyampaikan terima kasih kepada semua fraksi di DPRD
Riau yang memberikan catatan, masukan hingga kritikan dan sorotan atas
pencapaian pembangunan maupun kinerja yang terjadi dalam lima tahun
terakhir. Banyak hal dipaparkan Hijazi terkait pencapaian yang telah
dilakukan Pemprov Riau diantaranya penurunan angka kemiskinan baik di
perkotaan maupun pedesaan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
pengembangan sektor pariwisata, perluasan jangkauan perpajakan serta
pengelolaan keuangan daerah yang transparan.

Pemprov Riau disampaikan Hijazi juga berupaya meningkatkan dan
mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk ASN melalui
pendidikan formal, pendidikan hingga pelatihan tekhnis. Dikemukakan
bahwa pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh
kondisi ekonomi global khususnya menyangkut harga minyak mentah dan
Crude Palm Oil (CPO). Disisi lain PDRB Riau tahun 2018 menduduki
peringkat lima se-Indonesia dan merupakan yang terbaik di luar Pulau
Jawa.

“Sejumlah upaya terus kita lakukan untuk menggali sumber pendapatan
baru dari PAD melalui pajak dan retribusi. Efiesiensi anggaran
diseluruh OPD terus kita lakukan, serta percepatan pembangunan
infrastruktur menjadi skala prioritas Pemprov Riau dalam membuka
keterisolasian daerah secara berkesinambungan,”papar Hijazi.

Dipenghujung Rapat Paripurna dilakukan pembentukan Pansus LKPj
Gubernur Riau tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan Gubernur Riau
2014-2019 terdiri dari unsur seluruh fraksi di DPRD Riau. Adapun
anggota fraksi yang ditunjuk adalah Supriyati, Karmila Sari dan Erizal
Muluk (Fraksi Golkar), Makmun Solihin dan Almainis (PDI Perjuangan),
Nasril dan Eddy M Yatim (Fraksi Demokrat), Bagus Santoso dan Yurjani
Moga (Fraksi PAN), Marwan Yohanis dan Mansyur HS (Fraksi Gerindra
Sejahtera), Abdul Wahid (Fraksi PKB), Tengku Nazlalh Khairati (Fraksi
PPP) dan Ilyah Haji Ujang (Fraksi Hanura-Nasdem).*(nal/adv)