Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar Inspektorat Pemprov Sulsel melakukan pemeriksaan setelah KPK mendapat pengaduan soal dugaan pembuatan dokumen perjalanan dinas fiktif yang diduga dilakukan 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulawesi Selatan.

Koordinator Wilayah (Korwil) 8 Korsupgah KPK Adlinsyah Malik Nasution, mengaku Rekomendasi pemeriksaan sejumlah OPD di Sulsel, menurutnya sudah diserahkan kepada Inspektorat Pemprov Sulsel.

Adapun OPD yang direkomendasikan oleh KPK untuk diperiksa adalah Dinas Kesehatan (Diskes) Sulsel, Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Pendidikan (Disdik), Biro Umum, serta Sekretariat DPRD Sulsel.

"KPK merekomendasikan SKPD untuk dipertimbangkan dilakukan pemeriksaan, kita ada informasi, ada pengaduan yang masuk ke KPK sehingga akhirnya kita merekomendasikan, Nantinya, pihak Inspektorat yang akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut" katanya, di kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (1/7/19).

Sementara itu, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Inspektorat Sulsel, Salim AR, belum berbicara rinci m engenai dugaan laporan perjalanan fiktif ini.**