PUPR dan Bappeda Belum Sepakat di Simpang SKA

PUPR dan Bappeda Belum Sepakat di Simpang SKA

Line Pekanbaru - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum memutuskan infrastruktur apa yang akan dibangun untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di persimpangan Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Tuanku Tambusai, atau Simpang SKA, Pekanbaru.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau ingin membangun flyover atau jembatan layang. Sedangkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau ingin underpass atau terowongan bawah tanah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Riau, Dadang Eko Purwanto, melalui Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Riau, Chairusyah, bahkan menyebutkan jembatan layang itu akan rampung di tahun 2018 mendatang. "Jika anggaran disetujui, maka Desember 2017 atau Januari 2018 sudah bisa dilelang," katanya di Pekanbaru, Kamis (6/4).

Chairusyah merinci bentuk jembatan layang itu. Bentuknya ada dua layer. Layer pertama, dari SKA menuju Panam sepanjang 422 meter. Sedangkan layer kedua dari arah SKA menuju Kubang sepanjang 836 meter. "Totalnya 1.258 meter," imbuh Chairusyah.

Sedangkan usulan Bappeda Riau yang condong membangun terowong bawah tanah dibandingkan jembatan layang di persimpangan, Chairusyah tak mau berkomentar. Dia beralasan Dinas PUPR masih menunggu Detail Engineering Design (DED) dan penganggarannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Riau 2017.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Riau, Rahmad Rahim, menegaskan pembangunan underpass di Simpang SKA sudah menjadi rencana strategis kementerian. Karenanya, pembiayannya akan diusahakan dari pemerintah pusat.

Walau begitu, penganggarannya akan dimasukkan dalam APBD Perubahan Riau 2017, termasuk membiayai perencanaan Detail Engineering Desain (DED). "Setelah ada DED, baru bisa diperkirakan berapa kisaran anggaran yang diperlukan," katanya.

Mengingat pembangunan underpass itu masuk dalam renstra kementerian lembaga, sambung Rahman, maka pembiayannya bisa masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK). "Dinas PUPR harus bergerak cepat dengan memasukkan ke dalam elektronik proposal agar bisa mendapatkan dana DAK yang disalurkan melalui APBN, sebutnya.

Rahman lebih memilih underpass dibandingkan jembatan layang dari sisi estitika. Dia bahkan menunjuk contoh underpass di Pondok Indah Mal Jakarta. "Kita sudah minta Plt Kadis PUPR untuk kesana, konstruksinya lebih bagus dan yang terbaru," ujarnya. **


Komentar Via Facebook :