Line Pekanbaru - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menilai potensi pemborosan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mencapai Rp174 miliar. Hal ini menjadi ironi di upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau merasionalisasi anggarannya.

"Sungguh ironi, di saat anggaran seluruh dinas dirasionalisasi, para wakil rakyat justru menghamburkan dana daerah," kata Koordinator Fitra Riau, Usman, di Pekanbaru, Jumat (7/4).

Usman mencontohkan anggaran honor ajudan merangkap supir setiap anggota DPRD Riau serta biaya perjalanan ke luar negeri yang mencapai Rp56,8 miliar. "Di mana logikanya wakil rakyat pakai ajudan? Kalau pakai uang pribadi tidak masalah, tapi ini pakai APBD," tutur Usman.

Walau mengaku belum mendapat informasi detail kebutuhan ajudan wakil rakyat itu, tapi menurut Usman, kegiatan itu harus dirasionalisasi agar bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi rakyat.

Apapun alasannya, lanjut dia, kuasa anggaran yakni Sekretaris Daerrah Provinsi Riau, harus berani untuk tidak mengesahkan kebutuhan legislator yang berlebihan itu. "Kuasa anggaran jangan takut dengan dewan, jika ada tekanan politik yang salah, ya dilaporkan saja ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," katanya.

Kata Usman, yang jelas untuk hanya seorang anggota DPRD Riau tidak layak mendapatkan pengawalan atau ajudan. "Wakil rakyat kok pakai ajudan, ini namanya tidak rasional," demikian Usman.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman yang dikonfirmasi mengatakan dirinya akan memberikan penjelasan nanti. "Sekarang masih di dalam pesawat, nanti... nanti, ya," katanya. **