Nasional -  Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran Kabinet Kerja membuka kantor sementara di papua Ia menyebut Jokowi bisa menyerap langsung aspirasi masyarakat Papua dan Papua Barat ketika berkantor di sana.

Selain itu, kata Andre, pindah kantor sementara di Papua juga sebagai latihan sebelum pindah Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan Timur.

"Ya anggap lah berkantor di Papua ini sebagai latihan pindah Ibu Kota. Latihan, kan mau pindah ke Kalimantan lima tahun lagi, ya anggap aja latihan berkantor dengan kabinet, di luar Jakarta seperti apa," kata Andre di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (02/09/19).

Andre mengusulkan Jokowi dan anak buahnya berkantor di Papua karena gejolak yang terjadi di Bumi Cendrawasih beberapa hari belakangan ini. Menurutnya, dengan bekal suara sekitar 90 persen di Tanah Papua, Jokowi bisa diterima oleh masyarakat di sana.

"Jadi orang yang dicintai datang kan situasi panas kembali sejuk, itu maksud saya," ujarnya.

Anggota DPR periode 2019-2024 terpilih itu menyebut Jokowi dan anak buahnya bisa berkantor selama dua hingga tiga minggu sampai situasi kondusif. Andre berharap pemerintah meredam gejolak agar tak seperti Timor Leste yang merdeka dari Indonesia pada 20 tahun lalu.

"Kita semua cinta Papua, kita tidak ingin ada disintegrasi bangsa dan kita tidak ingin ada kejadian seperti kasus Timor Leste jilid II," tuturnya.

Lebih lanjut, Andre menyatakan kehadiran Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak cukup meredam gejolak di Papua dan Papua Barat. Buktinya, kata Andre, kerusuhan kembali pecah saat Hadi dan Tito meninggalkan Papua.

Politikus Gerindra itu mengaku bakal menyampaikan saran agar Jokowi berkantor di Papua kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Andre menyebut kedatangan Jokowi sebagai pemimpin yang dicintai rakyat Papua akan meredam gejolak di wilayah Timur Indonesia itu.

"Beliau ini memang 90 persen, kebanyakan ada [di] kota, kabupaten, beliau memang 100 persen tentu dicintai oleh masyarakat Papua, kalau orang yang dicintai lagi marah, kan sejuk, kenapa tidak, ini kan usulan, terserah Presiden melaksanakan atau tidak," katanya.