Nasional - Presiden Joko Widodo memberikan perhatian yang serius terhadap pungli, adapun pungli merupakan tindak pidana yang tidak langsung diterima masyarakat, demikian dikatakan Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Sabre Pungli Pusat Irjen Pol Dr Widiyanto Poesoko di Jakarta, Selasa (15/10 / 2019) untuk media yang tergabung dalam IMO-Indonesia.

Kerugian terkait pungli tidak terbatas pada masalah keuangan, tetapi juga kerusakan sistem, dan pembangunan pemerintahan, khusus perbaikan pembangunan masif.

Karut-marut pungli kerap terjadi pada pelayanan masyarakat yang merugikan masyarakat. Mudah terkesan mudah untuk dilakukan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli Pusat Irjen Pol Dr Widiyanto Poesoko dalam Fokus Group Discussion (FGD) “Penguatan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Daerah melalui Sinergitas dengan Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli Pusat” di di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Bali Kemarin.

Sebagaimana diketahui bahwa Irjen Pol Dr Widiyanto Poesoko juga sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi (Idkons) Kementerian Koordinator (Kemenko) Politik Hukum dan HAM (Polhukam) 

Widiyanto menegaskan bahwa satuan tugas sapu bersih pungli untuk dapat mengoptimalkan kinerjanya. Untuk itu kami menangkap para pelaku pungli agar memberikan “shock therapy” dan efek jera. Pungutan kecil Rp 10.000 pun dikejar, apalagi yang besar. Tegasnya

Widiyanto juga menuturkan bahwasanya Saber Pungli mendapatkan apresiasi Presiden Jokowi atas keberhasilannya posisi kedua setelah sektor ekonomi, pungkasnya. (YFI)