Sumbar - Kepala Bagian, (Kabag) humas Bupati Padang Pariaman, Andri Satria, melakukan sedikit tekanan (intervensi) pada media, ketika mengkritisi pembangunan di Padang Pariaman.

Dalam hal ini, media baru mengritik masalah konfirmasi dengan Sekda yang tidak ditanggapi menjadi salah satu topik tekanan humas pad wartawan.

"Kalau berita bapak seperti ini Humas tidak bisa bekerja sama," katanya.

Berita sebelumnya Sekda Jonpriadi , dalam pembangunan Padang Pariaman, dengan sumber berita tersebut terdapat komentar dua orang anggota legislatif, DPRD Padang Pariaman, salah satunya Happy Neldi, dari Fraksi Partai Gerindra, menyorot pemerintah daerah Padang Pariaman diminta menghentikan kegiatan yang berskala besar yang tidak diprioritaskan, karena APBD dinilai dewan devisit.

Uangkapan Kabag Humas ini disayangkan banyak tokoh masyarakat di Pariaman, pasalnya kalau tidak ada kritik belanja pemerintahan maka pengelolaan APBD di Padang Pariaman dipastikan akan salah sasaran seperti pembuatan taman yang dikritisi dewan beberpa hari lalu itu.

"Kalau Humasnya tidak terima dikoreksi maka APBD Padang Pariaman akan "bocor"," kata tokoh masyarakat Pariaman di Perantauan, Herman, Senin (21/10/19).

Sumber lain di Padang Pariaman malah kecewa dengan humas di Pemkab Padang Pariaman, pasalnya baru dikritik masalah anggaran Pemkab nya alergi.

"Itu baru kritik, bagaimana kalau Jaksa di Pariaman serius menyidik pemborosan rehab Pendopo Rumah Dinas Bupati yang menghabiskan dana Puluhan Milyar, sementara kalau dibandingkan uang senilai itu didaerah lain bisa bangun  gedung mewah betingkat 8," tukas Sumber di DPRD Padanag Pariaman.**