Jakarta - Direktorat Strategi Keamanan Laut Bakamla RI / Penjaga Pantai Indonesia (IDNCG) menggelar seminar dan Rapat Kerja Teknis Pemantauan dan Evaluasi (Monev) Strategi Kamla, di Aula Markas Besar Bakamla RI / IDNCG, Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Direktur Strategi Kamla Laksma Bakamla Sandy M. Latief dalam sambutannya Kepala Bakamla RI yang dibacakannya, mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk membahas perjanjian dan perbincangan terkait dengan prinsip-prinsip keuangan Kepala Bakamla tahun 2019. Selain itu, kegiatan ini juga berusaha untuk menghimpun bahan dalam mendukung proses perumusan konsep awal Strategi Keamanan Laut. Lebih lanjut membahasnya, pemantauan kegiatan dan evaluasi ini adalah sebagai wadah untuk membangun kerja sama antar unit kerja, serta mempelajari bagaimana melakukan kerja sama dan strategi yang telah dilakukan oleh unit kerja pelaksana.

Terkait Kegiatan ini bertema 'Melalui Monitoring dan Evaluasi Strategi Kamla Kita Optimalkan Sinergitas Pengelolaan Keamanan Laut Yang Terpadu'. Dalam perhelatan ini, turut mengundang tiga orang narasumber dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Kementerian PPN / Bappenas, dan akademisi. Menunjang kelancaran jalannya acara, kegiatan ini dipandu oleh Kasi Potensi Keamanan Walikota Laut Bakamla Riandi Yudha G., S.IP., M.Han.
 
Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP Dr. Ir. Badril Bakri, M.APP, Sc., Selaku pemateri pertama, membeberkan strategi dalam mengatasi kesulitan di kawasan perbatasan maritim. Dikatakannya, penting untuk menemukan aktor-aktor yang selama ini diterbitkan lalu lintas penyelundupan dan kejahatan lintas batas lainnya. Secara langsung juga menyetujui dukungan BNPP atas peraturan baru tentang Undang-Undang Keamanan Laut yang menopang fungsi Bakamla RI / IDNCG melalui Rencana Induk BNPP 2020 - 2024. Dikatakannya juga tentang monev strategi terkait sinergitas -perkara keamanan laut, dan mengembalikan strategi dalam membangun sinergitas dengan kementerian / lembaga (K / L) terkait.

Materi kedua disampaikan oleh Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral Bappenas Drs. Adhi Putra Alfian, M.Si. juga tak kalah menariknya. Menurut Adhi, yang disetujui sebagai Ketua Tim Pelaksana Evaluasi RPJMN 2015-2019, Bakamla RI / IDNCG dalam strateginya perlu ditambahkan optimalisasi terhadap pengamanan sumber daya maritim sehingga dapat meningkatkan daya tarik investasi di bidang kelautan. Dijelaskannya pula bahwa Bappenas mendapatkan mandat untuk membuat program / rencana induk pengembangan pembangunan nasional. Dengan demikian, K / L tidak menjalankan sendiri-sendiri atas dasar Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait hal tersebut,

Riant Nugroho menerjemahkan tentang strategi lengkap dengan gayanya yang lugas. Diketahui, Dr. Riant Nugroho merupakan tokoh akademisi yang diundang sebagai Direktur Rumah Reformasi Kebijakan dan Dosen / Pengajar Tamu di Universitas Indonesia, serta pernah mengajar di Universitas Pertahanan, Universitas Ahmad Yani, Sesko AD, Sesko TNI, Lemhanas dan beberapa universitas di luar negeri (Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Malaysia). Dalam peluang ini, Dr. Riant memberikan saran yang disusun untuk Bakamla RI / IDNCG. Diharapkan Bakamla RI / IDNCG dapat meningkatkan peran pencegahan

Pelaksanaan kegiatan yang dikendalikan Kasubdit Monev Strategi Kemanan Laut Bakamla RI Kolonel Bakamla M. Nizarudin, SE, MH ini dihadiri oleh peserta peserta dari Kemenko Bidang Polhukam; Kemenko Bidang Kemaritiman; Ditjen PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan; TNI AL; TNI AU; Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; Kementerian Pertahanan; Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS); serta personel Bakamla RI / IDNCG dari berbagai unit kerja terkait.