Sumbar - Berdasarkan wancara dengan ketua Fraksi Gerindra di DPRD Padang Pariaman, Happy Neldi terkait pembelanjaan APBD sebelumnya Bupati Padang Pariaman dan Perangkatnya bisa diartikan banyak kalangan "karengkang" alias "nyinyie".

Pasalnya, Panitia Anggaran (panggar) beserta DPRD lainnya sepakat bilamana tidak ada utang DPP jangka pendek tahun 2020 pada APBD Perubahan ini, maka Pemkab seharusnya menunda proyek berskala besar, dan itu sudah bertanda tangan ketua DPRD Padang Pariaman dan Panggar, termasuk perwakilan Pemkab Padang Pariaman yang dihadiri Sekda.

Saking "ngeyelnya" perwakilan Pemkab itu, konon kabarnya mereka ada membawa beberpa Tim berangkat ke Kementerian Dalam Negeri untuk kordinasi, hasilnya jelas kalau anggota Dewan tidak setutuju dengan anggran yang diusulkan maka Pemerintah Kabupaten jangan menggarkan lagi.

"Kita dapat laporan tim telah berkordinasi ke Gubernur Sumbar dan Kemendagri, hasil usulan APBDP ini harus seizin DPRD," kata Heppy diwancara ekslusif wartawan okeline.com.

Dikatakannya, walau apapun yang dibikin terkait belanja Pemerintah di Padang Pariaman ini harus persetujuan DPRD dan besama Bupati, "Nah kalau sendiri itu namanya tidak pemerintahan," jelasnya.

"Apalagi terkait pembayaran hutang daerah sesuai usulan BPKP dimana pengeluaran uang jangan dianggarkan lagi terutama pada proyek skala besar guna menutupi defisit," katanya.

Sementra Ketua LSM Penjara Indoenasi, Dwiki Zulkarnain, mengatakan Bupati jangan ngotot menganggarkan proyek besar sementara APBD defisit, dia minta mendahulukan membayar hutang DPP jangka pendek sebelum mengerjakan proyek berskala besar.

"Tim Panggar itu jangan 'Ninyie', ikuti arahan anggota dewan itu," tukas Dwiki Putra Pauh Kambar ini.*Arman