Line Pekanbaru - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau tahun ini tidak akan sering melakukan perjalanan dinas. Pasalnya, anggaran untuk itu akan dipangkas hingga 50 persen dari Rp174,5 miliar.

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengaku telah membicarakan hal ini dengan beberapa anggota DPRD Riau. "Beberapa anggota dewan punya pemikiran ke arah sana, karena kita sama-sama ingin melanjutkan pembangunan," kata Arsyadjuliandi yang akrab disapa Andi Rahman di Pekanbaru, Selasa (11/4).

Rasionalisasi anggaran dilakukan di seluruh lini di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, tak hanya di DPRD Riau saja. Hal ini dilakukan karena anggaran defisit. "Itu akan kita bahas bersama dengan teman-teman di dewan, mana saja anggaran yang perlu dirasionalisasi," terangnya.

Teknis rasionalisasi anggaran itu, lanjut Andi, dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau. Pembahasan tak hanya sebatas rasinalisasi anggaran saja, tetapi juga strategi yang mesti dilakukan bersama.

"Sebenarnya rasionalisasi anggaran sudah dari dulu dilakukan di Pemprov Riau, jadi tak perlu dirisaukan," tambah Andi.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Riau, Kordias Pasaribu, yang dijumpai secara terpisah mendukung rencana pemangkasan biaya perjalanan dinas anggota DPRD Riau hingga 50 persen. Menurutnya, langkah ini harus diambil untuk menyeimbangkan keuangan daerah yang sedang defisit.

"Kita setuju saja kalau yang dipangkas itu anggaran perjalanan dinas. Jangankan perjalanan dinas, pemangkasan biaya lain pun setuju asal itu dialokasikan untuk kepentingan masyarakat banyak," kata Kordias di Pekanbaru, Selasa (11/4).

Menurut Kordias, rasionalisasi anggaran menunjukkan kelemahan Pemprov Riau dalam perencanaan kegiatan dan penyusunan anggaran. Pasalnya, anggaran itu disusun oleh Pemprov Riau sendiri.

"Kalau dirasionalisasi berati ada kendala di tengah jalan. Ke depannya, pemprov harus lebih matang merencanakan kegiatan," kata Kordias.

Masnur dari Fraksi Partai Golkar mendukung pemangkasan anggaran. Menurutnya, pemangkasan anggaran itu hal wajar. "Pada awalanya kita memperkirakan cukup, tapi di tengah jalan ternyata meleset, jadi wajar kalau dirasioalisasi," katanya.

Tetapi, Masnur meminta kegiatan yang dirasionalisasi adalah kegiatan yang tidak menyentuh langsung dengan masyarakat. Terutama kegiatan fisik pembangunan infrastruktut. "Kalau bisa, kegiatan fisik yang bersentuhan dengan masyarakat tidak ikut dirasionalisasi," katanya.

Dukungan juga datang dari Abdul Wahid, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Riau. Katanya, kegiatan yang terkena rasionalisasi adalah kegiatan yang tidak mendesak. "Saya setuju kalau perjalanan dinas kita (DPRD Riau, red) dirasionalisasi," katanya.

Sama seperti Masnur, Wahid akan menentang jika rasionalisasi itu menyerempet pada kegiatan fisik yang menyentuh pada masyarakat, seperti pembangunan jalan, rumah sakit, dan sekolah.