Sumbar - Sekretaris Daerah (Sekda) Padang Pariaman, Jonpriadi ditemui usai rapat paripurna di DPRD Padang Pariaman,, Jumat (8/11/19) mengaku anggaran pembangunan Pendopo rumah Dinas Bupati, Tarok City dan Masjid yang berada diareal kantor Bupati Padang Pariaman memang bermasalah, namun itu katanya hanya masalah teknis.

"Kalau soal teknis anggaran pembangunan pendopo Rumah dinas Bupati Padang Pariaman ada atau tidaknya Pengelembungan anggarannya lebih baik tanyakan Langsung kepada dinas terkait PUPR," katanya.

Dikatakannya, kalau anggaran untuk pendopo rumah Dinas Bupati kata dewannya RP. 2,5 Milyar kemudian dicairkan Dinas menjadi RP. 10 Milyar, maka wartawan disuruh langsung menanyakannya pada bagian keuangan.

"Sebab masalah pencairan melalui tanda tangan Hanibal uang tersebut bisa dicairkan," kata Jopriadi.

Selain itu ditanya adanya info ada beberapa fraksi dewan DPRD Padang Pariaman yang tidak setuju dengan anggaran pembangunan Pendopo rumah dinas Bupati.dan pembangunan lainnya diluar pengajuan pada dewan, dikatakan Jonpriadi itu tidak benar. "Kita bisa lihat di RAB ada tanda tangan Bupati dan  ketua DPRD Padang Pariaman, nah kalau anggotanya tidak setuju itu juga aneh,' katanya.

"Karena anggaran pembangunan diberbagai aspek terutama Pendopo rumah dinas Bupati Padang Pariaman telah dibahas dalam rapat Banggar," ujar Jonpriadi,

"Kalau soal ada atau tidaknya fraksi DPRD yang tidak setuju. Itu boleh-boleh saja, tapi yang jelas ketua DPRD telah setuju dan menandatangani, sebab yang berlaku tandatangan ketua, bukan tanda tangan fraksi," ujar Jonpriadi

Masalah data keuangan yang selama ini terkesan ditutupi, Jonfiriadi memerintahkan kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Padang Pariaman, untuk terbuka kepada wartawan secara terang benderang sebab itu bukan rahasia negara yang mengaganggu kemanan. "Tidak ada yang kami tutup-tutupi, sekarang semua serba terbuka," kata Jonpriadi.**