Pariaman - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Pariaman dari Fraksi Nasdem, Efendi menyorotot kinerja bupati Padang Pariaman Ali Hukhni, pasalnya pemberian izin pada air minum meneral yang bermerek SMS diduga tanpa survei.

"Jelas mereka minta izin di Padang Pariaman akan mengelelola air minum kemasan bersumber dari pegunungan, namun nyatanya air minum tersebut berasal dari pipa PDAM Padang Pariaman, sehingga perusahaan ini harus diproses hukum," kata Efendi kemaren saat menyampaikan pandangan fraksinya di DPRD Padang Pariaman.

Sementara Pemda terus menambah anggaran di PDAM tersebut, nah, agar pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan baik sebaiknya penambahan anggran sejalan dengan kinerja pelayanan di perusahaan daerah itu.

"Ini anggran bertambah sementara izin air mineral yang ditangkap polisi sekarang tidak terawasi. Itu perangkat bupati kemana, apa terima izin dibelakang menja tanpa survei lapangan. Kalau diawasi pasti perusahaan SMS itu tidak menyedot air PDAM," katanya.

Seperti Diketahui sebelumnya PDAM daerah Padang Pariaman dan perusahaan air minum mineral SMS tersandung  bermasalah hukum, setelah adanya laporan dari masyarakat, ini sunguh sangat ironis dan sangat disesali perusahaan yang memproduksi air kemasan yang begitu besar sampai tidak diketahui oleh pemerintah daerah dalam pabriknya, "ada apa?," kata Efendi

"Selaku wakil rakyat Padang Pariaman kami minta bupati Ali Mukhni tegas dalam menyikapi masalah air kemasan yang memaki air PDAM ini. Kita ingin tahu siapa sesungguhnya dalang dalam permainan air minum kemasan merek SMS yang berujung pelanggran hukum itu," Pungkas Efendi.**