Pariaman - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, (PKB) Yusri, S, Hut, mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumbar seharusnya menggali kembali Pendatan Asli Daerah, (PAD) melalui kebijakan terkini oleh Bupatinya Ali Mukhni.

Hal ini tentu sesuai kebutuhan bukan hubungan satu kelompok atau suatu kepentingan politik, yang mengacu pada perundang - undangan. "Misalnya UU Nomor 14 Tahun 2004, tentang pemeriksaan pengelola penanggung jawab Keuangan Negara," katanya, 

Dikatakannya Rancangan pembelanjaan APBD harus memuat prakiraan yang terstruktur, rasional dan memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaan dan pengunaanya APBD tersebut.

Disaping itu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memandang perlu untuk menegaskan saran dan kritikan untuk pemerintah daerah lebih menggali dan menggotimalkan kekayaan sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkanan kembali PAD.

"Salah satunya dengan meningkatan sumber daya menusia yang profesional  untuk menumbukan ide -ide baru dalam pengololaan pengembangkan dan menambah PAD) disertai dengan sarana dan prasarana yang menyokong, itu jika dipandang perlu," jelasnya.

"Bukan saja itu peningkatan pelayanan wajib pajak juga lebih ditingkatkan, karena kesadaran wajib pajak dan retribusi belakangan cendrung lesu," pungkasnya.

Sebelumnya sejumlah kritikan pedas juga dilemparkan sejumlah dewan di Padang Pariaman, pasalnya akhir tahun 2019 APBD Pemkab padang Pariaman telah defisit, bahkan kecurigaan banyak kalangan pada bupati Ali Mukhni tidak berpihak rakayatpun mencuat, terbukti beberapa kali rapat paripurna beliau tidak hadir.**