Sumbar -  Anggota DPRD Padang Pariaman, dari Partai Kebangkitan  Bangsa, (PKB), Yusri S.Hut mengaku kecewa karena setiap laporan anggaran  pembanguna Pendopo Rumah Dinas Bupati oleh Dinas terkait selalu berbeda. Ini terkesan pembohongan Dewan.

"Laporan pada kami dan anggota DPRD lainnya tidak sama, kita patut duga ini pembohongan, kita minta Bupati Ali Mukhni jujur," katanya, kemaren.

Karena laporan ini tidak sama satu dengan laporan lainnya, maka itulah penyebab timbulnya kerancuan pengunaan anggaran, dimana awalnay anggaran pendopo itu disetujui Dewan Rp. 2,5 Milyar entah kenapa anggran renovasi itu naik ditengah berjalannya pembangunan.

"Tidak adanya saling keterbukaan oleh eksekutif pada legislatif ini akan membuat kacau pembelanjaan APBD kita," katanya.

Sumber lain mengatakan pembangunan anggran pendopo rumah dinas Bupati Padang Pariaman, awalnya disetujui hanya Rp, 2'5 milyar, namun tanpa sepengetahuan Dewan pembanguna ini kabarnya membengkak hingga nyaris puluhan Milyar.

"Jangan sampai pengunaan anggaran dibelok-belokan?, oleh ulah oknum ini menyebabkan Kepala Keuangan Daerah, Andah Taslim dan SKP Golongan III kebawah meggundurkan diri, kerana diduga mereka tahu pengunaan anggaran itu menyalahi aturan," kata Yusri.

Dikatakanya setahun lagi dia bupati Ali Mukhni akan habis masa jabatannya, sementara belum ada kinerja yang berdampak positif pada pembangunan yang seutuhnya,  "Contohnya pembangunan Tiram semua terbengkalai," katanya.

"Jika Ali Mukhni membelanjakan APBD tidak melalui prosedur dan aturan yang ada maka saya khawatirkan suatu saat nanti akan timbul masalah hukum." pungkasnya.*