Sumbar - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Padang Pariaman Januar Bakri dalam pembahasan anggaran 2020 dengan Pemkab Padang Pariaman menjadi alot pasalnya PAD dengan pengeluaran tidak berimbang.

Apalagi terkait pembangunan Pendopo rumah dinas Bupati Padang Pariaman yang telah menghabiskan APBD lebih dari Rp. 20 meliyar, saat ini malah akan ditambah lagi anggarannya.

Selain itu Januar Bakri mengatakan, pelayanan keterbukaan informasi publik tidak terealisasi dengan baik terutama dalam pengunaan APBD oleh pemerintah daerah.

"Terindikasi kinerja pemangku kepentingan dalam pengunaan anggaran daerah tidak sejalan karena tidak sesuai dengan aturan yang ada." Ujar.Januar Bakri.

"Auditor yang profesional dan indenpenden sangat kita butuhkan untuk lebih transfaran dalam menggaudit pendopo rumah dinas Bupati Padang Pariaman tersebut," katanya.

"Kepentingan sepihak yang selama ini dijalankan pemangku kepentingan berimbas kepada Kepentingan masyarakat luas. Urgensi dan azas manfaat pembangunan rumah dinas Bupati Padang Pariaman yang menelan dana milyaran rupiah itu patut kita dipertanyakan bangunan itu untuk siapa," lanjutnya.

Kalau memang tujuanya untuk masyarakat kabupaten Padang Pariaman, itu sangat disayangkan alasanya karena tidak tepat sasaran.

"Apalagi rumah dinas tersebut berada diwilayah kota Pariaman, bukan di Kabupaten kebanggaan kami ini," jelasnya.

Apalagi masalah pembangunan Padang Pariaman masih tertingal jauh, nah apa pantas bupati, memprioritaskan daerah dan ruang lingkup kerja, justru kota yang terus dibangaun sementara APBD tersebut adalah milik Padang pariaman.

"Kesenjangan dalam bidang pembangunan akan berdampak buruk dimata masyarakat, patut kita duga bupati tebang pilih dalam pembangunan.yang tidak diprioritaskan kedaerahnya sendiri," pungkasnya.**