Pangkalpinang - Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)  mengajak stakeholder jajaran Pemerintah Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung (Prov.Kep. Babel) meningkatkan pengawasan terhadap anak,  khususnya anak-anak yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam kawasan tambang agar untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan terutama di kawasan pertambangan.

Sementara itu Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah ( KPAD) Sapta Qodria Muafi,SH menerima laporan terkait tim survey pengawasan ada beberapa tempat yang langsung berkomunikasi dan langsung meninjau tempat yang mana ada anak yang terlibat didalamnya dan kami terus menerus mengambil sample ke beberapa titik di kabupaten/kota yang rencananya akan di lakukan diseluruh Bangka Belitung.

Diterangkan oleh Ketua KPAD Babel, pihaknya juga akan membentuk SPAT (Satgas Perlindungan Anak Tambang) yang mana satgas ini akan bekerja sama dengan Kepala Daerah serta melibatkan Aparat Penegak Hukum dan Perda yaitu kepolisian Daerah Daerah Bangka Belitung dan Polisi Pamong Praja kemudian juga melibatkan intansi samping yang berkerja langsung di dunia pertambangan seperti PT. TIMAH, Tbk dan lain-lain.

Di tambahkan oleh Sapta  bahwa, "pekerjaan pengawasan ini tidak dapat di lakukakan KPAD sendiri tetapi harus membentuk program kerja yang di dukung oleh pihak-pihak pemerintah baik pemerintahan daerah maupun vertikal di tambah lagi pihak-pihak lain yang mendukung program ini, agar terlaksana pengawasan yang stabil demi untuk memperjuangkan hak-hak dasar anak terutama pendidikan,kesehatan dan tumbuh kembang anak," Tegas Sapta.