Bandung - Dalam mewujudkan postur organisasi yang mampu menyesuaikan, TNI telah mendukung pengembangan organisasi sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan Program Pemerintah. Dibutuhkan organisasi TNI yang adaptif dan mampu bersinergi lebih besar dan lebih luas dengan berbagai komponen bangsa, seperti Polri, Lembaga-lembaga Pemerintah maupun non-Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan, serta organisasi-organisasi Kepemudaan.

Demikian disampaikan Panglima TNI, Marsekal TNI Dr. (HC) Hadi Tjahjanto, SIP saat menutup Pendidikan Reguler ke-46 Sesko TNI TA 2019, yang diikuti 152 Perwira Siswa terdiri dari TNI AD 67 orang, TNI AL 40 orang, TNI AU 26 orang, Polri 12 orang dan Siswa Mancanegara 7 orang, bertempat di Gedung Sarasan Sesko TNI, Bandung, Rabu (04/12/19).

Visi pemerintah dalam lima tahun mendatang adalah pembangunan infrastruktur, penyiapan sumber daya manusia, investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN secara tepat. "Kelima poin sejatinya ini sangat berkelindan dengan pembangunan TNI," kata Panglima TNI.

Panglima dengan 11 Program Prioritas yang saya tetapkan, TNI telah melaksanakan validasi organisasi yang dituangkan dalam Perpres No. 66 tahun 2019. Organisasi-organisasi Staf dan Komando meningkatkan pembangunan untuk meningkatkan tantangan yang meningkat. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) Kogabwilhan juga menjadi Komando gabungan permanen yang mengisi kekosongan dalam doktrin Proses Pengambilan Keputusan Militer (PPKM), "jelasnya.

Menurut Marsekal, TNI Hadi Tjahjanto, seluruh dimensi yang terlibat dan harus diorkestrasi dengan baik yang dapat bersinergi dan memperoleh yang tinggi "Saya yakin operasi-operasi yang multi-dimensi ini akan semakin menjadi kebutuhan di masa mendatang, baik dalam konteks Operasi Militer Untuk Perang (OMP) atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP)," katanya.

Panglima TNI memperingatkan dalam menjalankan tugas-tugas negara, TNI atau Lembaga lainyang tidak bekerja sendiri-sendiri Saat ini kegiatan operasi yang multi dimensi menjadi hal yang sangat mengemuka.

"Dalam upaya mengatasi masalah, Negara tidak membebankan tugas pada satu lembaga saja. Satu hal yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menjawab dan menuntaskan pembahasan tersebut," tutupnya.