Pekanbaru - Satu dari sekian banyak Peraturan turunan dari Undang-Undang Desa adalah Peraturan Menteri Desa No 11 Tahun 2019 (Permendes 11/2019) Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Permendes tersebut mengatur prioritas Pengalokasian dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Desa untuk Anggaran tahun 2020. Pada Prakteknya, Permendes 11/2019 tersebut belum sepenuhnya dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa, apalagi berkaitan dengan isu Perpustakaan Desa.

Perpustakaan Desa sebagai prioritas dalam alokasi Dana Desa semestinya menjadi perhatian banyak pihak. Karena perpustakaan desa saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok, sejalan dengan hasil survei internasional menjadikan Indonesia di peringkat 60 dalam hal minat baca masyarakat, dari total 61 negara. 

Dody Iskandar Kabid Pendidikan & Riset DPP LSM Peduli SDM Provinsi Riau mengatakan kepada awak media, tentu penyiapan dan penyadaran sumber daya manusia di desa-desa sangat dibutuhkan, agar Dana Desa dialokasikan dengan baik sesuai dengan himbauan pemerintah pusat yang tertuang dalam Permendes.

Tambahnya, Desa sebagai pemerintahan kecil dalam masyarakat memiliki tugas yang besar kaitannya dengan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Namun pada faktanya, pemerintah desa sendiri di pelosok-pelosok pedalaman di Indonesia masih berpengetahuan rendah, sehingga dibutuhkan pendampingan yang ketat dari pemerintah pusat. Apalagi berkaitan dengan pengadaan perpustakaan desa, "terang Dody. 

Sebenarnya, pengadaan perpustakaan desa tidaklah sulit. Tetapi yang diperlukan hanyalah kesadaran dari pemerintah desa untuk menjalankannya. Karena sebagaimana kita ketahui, sudah banyak penyedia pengadaan buku dalam skala besar, berkisar antara 100-5000 judul buku. Hambatan yang mungkin ada di pemerintah desa terpencil adalah gagap teknologi. Padahal, di media website sudah banyak distributor buku yang siap menyediakan barang dan bahkan diantarkan ke desa pemesan.

Senada itu, Tokoh masyarakat Riau Datuk Khairuddin Al-Young Riau juga mengamini pentingnya dukungan para pemimpin yang sangat antusias dalam memajukan ilmu pengetahuan sangat berkontribusi. 

"Di zaman Dinasti Abbasiyah Pengaruh kepemimpinan al-Makmun (813-833 M) yang menggalakkan pembangunan perpustakaan di setiap wilayah Islam menyebabkan ilmu pengetahuan mencapai puncak kejayaannya, tidak hanya dalam bidang agama, tetapi juga dalam bidang nonagama dan kebudayaan Islam. Banyak muncul ilmuwan dan ulama ulama besar Islam yang memberikan pengaruh luar biasa ke peradaban dunia. Jika gaya kepemimpinan ini ke depan diikuti, insha Allah Negeri Lancang Kuning Provinsi Riau juga akan melayari zaman peradaban Melayu keemasannya," terang Ketum DPP LSM Peduli SDM Provinsi Riau ini.

Datuk Khairuddin Al-Young Riau ini menawarkan Pola gerakan literasi dari kota hingga ke kampung atau desa-desa, tidak serta merta persoalan buku akan tetapi juga lebih kepada esensi dan daya magnetik tersendiri sehingga terbujur wisata ilmu serta terberdayanya ekonomi masyarakat desa.

"Dengan adanya gerakan literasi sebagai wisata ilmu dan diberdayakannya ekonomi masyarakat desa khususnya di Riau misalkan, tentu dibarengi dengan design exterior dan interior untuk bangunan pustaka desa dengan konsep tema lembayung rumah adat melayu Riau, yang merupakan konsep perpustakaan desa modernis bernuansa kearifan lokal Melayu, yang didalam penguatan buku-bukunya juga termuat salah satunya buku tunjuk ajar Melayu karya almarhum DR (HC) H Tenas Effendi, guna masyarakat pembaca, tokoh masyarakat dan adat di desa minimal dapat mempelajari, mentela'ah dan mengaktualisasikan kepribadian kearifan Melayu lokal, disamping buku-buku yang terkait dengan kebutuhan desa. Dengan demikian upaya kita bersama dengan pemerintah salah satu upaya perwujudan Visi Riau 2020 menjadikan Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu minimal teralisasi," harap Datuk Khairuddin yang juga Panglima PADAN (Pasukan Dewan Adat) Provinsi Riau ini. **