Sumbar - Terkait kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) terpublikasi, dikomprimasi Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dra Dewi Roslaini, MM, mengaku kegiatannya dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang didapat dari APBD Kabupaten Padang Pariaman hanya Rp. 40 juta per tahun.

"Buat pelatihan tenaga kerja saja dana itu sudah habis, tentu kita bekerja sesuai dengan anggaran yang tersedia, artinya anggaran untuk UKM minim," Katanya.

"Sementara Dana Alokasi Khusus itu justru dari pusat, kalaupun ada paling kita disuruh buat pelatihan pembuatan kwitansi sebanyak 16, orang saja," lanjutnya.

Setiap dinas di Padang Pariaman tersedia dana UKM seperti dinas Perikanan, dinas Pertanian, dinas Prawisata, namun katanya dinas yang dipimpimnya hanya lebih fokus untuk pembuatan izin produk halal.

Sementara dana Dewan Kerajinan Sosial Daerah (Dekranasda) Kabupaten Padang Pariaman selama ini bukan minim malah tidak ada, tahun 2019, 2018, 2017 juga tidak jalan alias fakum. "Tidak ada kegiatan, dana ini baru keluar nanti tahun 2020," katanya.

"Anggaran untuk Dekranasda itu hanya untuk promosi nilainya sebanyak Rp. 100 juta bahkan itupun diberikan pada Koperasi,"katanya

"Sementara dana itu dibagi untuk pameran di Ina kraf, untuk sewa satu stand Rp. 37 juta ditambah untuk biaya pendampingan habis Rp. 50 juta, itupun untuk satu kali pameran saja," lanjtnya.

Dewi Roslaini istri Bupati Ali Mukhni, saat ini sebagai ketua Dekranasda Kabupaten Padang Pariaman.

Banyak kalangan menilai tumbuh kembangnya UKM di Padang Pariaman akan jalan ditempat seiring dana untuk pembinaan UKM itu minim.**