Jakarta - Melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dalam hal pengamanan wilayah dan kegiatan Freeport, di Timika, Papua. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (HC) Hadi Tjahjanto, SIP bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Clayton Allen Wenas, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (26/12/2019).

Panglima TNI mengatakan bahwa MoU dengan PT Freeport Indonesia dikategorikan sebagai Obyek Vital Nasional yang strategis. Lokasi usaha tambang PT. Freeport Indonesia berada di daerah sangat sulit , sulit dan unik di Timika, Papua. 

Disamping itu ada bahaya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan keamanan yang bereskalasi rawan serta perlindungan fluktuatif. Oleh karena itu, diperlukan persetujuan pengamanan yang lengkap dan sinergi antara TNI dan PT Freeport Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang TNI No. 34 tahun 2004, TNI adalah ala pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melaksanakan tugas melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang dilakukan salah dengan bantuan Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis.

Untuk mengalihkan PT Freeport Indonesia sebagai Obyek Vital Nasional yang strategis, TNI dapat melakukan operasi dengan sepenuhnya bekerja sama dengan Polri.

Terkait membahas bersama TNI mewakili unit yang membahas tentan tugas di medan-medan dengan ciri khas seperti lokasi pertambangan PT Freeport. Selain itu, satuan-TNI yang terdiri dari tiga matra dapat melakukan operasi gabungan dalam menjalankan tugas utamanya. Terkait membantu pengamanan PTFI yang merupakan Obyek Vital Nasional.

Dengan adanya MoU dibidang pengamanan ini, maka TNI akan dapat Mengoptimalkan satuan TNI yang terdekat dengan lokasi PT Freeport seperti satuan Kogabwilhan III yang baru dibentuk, yang juga memuat wilayah operasional PT Freeport Indonesia. Kogabwilhan membuat agar TNI dapat mengerjakan tugas pokoknya dengan lebih lengkap dan dengan memperhitungkan faktor geografis Indonesia.