JAKARTA - Saat ini, peran TNI dan Polri tergantung pada era perubahan yang terus berlanjut, semuanya bergerak dinamis, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan itu akan terjadi terus menerus dan tidak ada yang tetap statistik di dunia ini.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (HC) Hadi Tjahjanto, SIP didampingi Kapolri Jenderal Pol Drs. Idham Azis, M.Si., Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, SE, MM, Marsekal Kasau TNI Yuyu Sutisna, SE, MM, dan Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman saat pertemuan Pimpinan (Rapim) TNI-Polri tahun 2020, bertempat di GOR A. Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/01/20).

Rapim TNI-Polri tahun 2020 diikuti oleh 359 peserta yang terdiri dari 186 Pejabat Mabes TNI dan Angkatan, 173 Pejabat Polri. Rapim TNI-Polri tahun 2020 mengangkat tema, " Dilandasi Profesionalitas, Soliditas, dan Sinergisitas, TNI-Polri Siap Mengamankan Pilkada Serentak tahun 2020 Serta Mengawal Pembangunan Nasional Dalam Rangka Menuju Indonesia Maju,". Tema ini sebagai antisipasi tantangan nyata yang sulit diprediksi
menekankan pada kritis nasional ke depan.

Panglima TNI mengatakan “Ada Arah Baru Pasca Reformasi,” ujar Abri. 

Tuntutan reformasi: Polri harus diganti dari ABRI, untuk memutuskan fungsi Pertahanan dan fungsi Keamanan. Dua puluh tahun setelah reformasi berlalu, sepenuhnya organisasi TNI-Polri benar-benar terpisah. 

Namun demikian, perbedaan penugasan masih ada irisan kemiripannya dan tidak pernah terjadi segregasi atau total terjadi antara TNI-Polri.

Dalam perdebatan yang lebih luas, ada kerumitan yang dipertanyakan dan dipertanyakan. Yang perlu dituntaskan bersama-sama antara TNI dan Polri. Pada kondisi perang, militer harus memenangkan pertempuran, tetapi pada masa damai, militer harus meyakinkan. Ada transisi antara batas-batas keadaan yaitu batasan keamanan yang dihadapkan pada kebijakan keamanan yang lebih luas dan variasi tugas yang semakin melebar yang harus dituntaskan secara bersama (sinergi).

Pada Rapim kali ini, Panglima TNI memberikan kebebasan tentang kebijakan TNI dalam mengalihkan tugas-tugas ke depan yang terkait dengan Polri. Pertama, amankan Pilkada oleh Serentak dan PON XX. Pilkada serentak akan diselenggarakan pemilihan pemilihan 9 Gubernur, 224 Bupati dan 37 Walikota di berbagai daerah. Begitu juga pada pelaksanaan PON XX di Papua, kegiatan ini perlu menjadi perhatian yang penting agar bejalan aman dan efisien. Aparat TNI-Polri perlu kerja sama yang bersinergi untuk membebaskan Papua dan daerah lain.

Kedua, antisipasi dan darurat bencana alam. Setiap Komando atau Satuan Kewilayahan harus memiliki penilaian terhadap perlawanan dan rencana kontinjensi di wilayah yang bertanggung jawabnya . Ketiga, waspadai sumber daya alam ilegal. Kasus di Laut Natuna Utara menjadi pelajaran penting agar tidak bisa terjadi di wilayah lain. Penambangan pembohong, penggundulan hutan yang merusak Lingkungan harus dibatalkan dan pelakunya harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

(***)