Sumbar - Dalam rapat Paripurna lanjutan hak jawab Interpelasi untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah, Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Padang Pariaman, Sumbar, Dwi Warman menyayangkan Ali Mukhni sebagai Bupati mangkir lagi.

Dewan juga sayangkan Bupati kehadiran Ali mukhni dan wakilnya Suhatri Bur tidak menghadiri sidang tersebut dengan hanya alasan sedang dinas luar.

"Bupati jangan salah menilai jawaban hak Interpelasi untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah tujuannya demi kepentingan masyarakat," katanya.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh wakil ketua DPRD Padangpariaman Rusdianto dan dihadiri oleh sepertiga lebih anggota DPRD Padangpariaman karena ketua DPRD juga sedang ada tugas diluar daerah.

Kehadiran Ali Mukhni diwakilkan oleh sekretaris daerah (Sekda) Jonpriadi, dan dihadiri oleh beberapa OPD terkait untuk menyampaikan defisit anggaran yang terjadi pemerintah daerah Padangpariaman.

Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mangkir untuk kesekian kalinya,  sampai berita ini dilansir tak ada kabar beritanya bahkan dia diduga untuk mengelak Bupati banyak alasan.

Hanya untuk bisa hadir digedung Rakyat ini nampaknya dewan harus bekerja ekstra keras, warga didapil dimasing-masing korong dan kanagarian di kecamatan diharapkan warga segera mendesak Ali Mukhni hadir.

Selain itu dewan kecewa pada petinggi Padangpariaman ini apalagi dalam mengangkat Sekwan Ali Mukhni dan perangkatnya tidak pernah berkordinasi sehingga kordinasi dewan dengan pemerintah tidak nyambung.

"Bupati Ali Mukhni selama ini kita nilai tidak pernah berkordinasi dengan DPRD terutama dalam penganggatan Sekwan, sehingga kita susah untuk menyampaikan aspirasi rakyat pada pemimpinnya, selaku wakil rakyat tentunya kita kecewa," katanya Dwi Warman.

"Sesuai aturan persoalan pemerintah tidak yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu terkait dengan ulah OPD masing dinas yang tidak mampu menjelaskan program Bupatinya," lanjut Dwi Warman.

Selain itu juga Dwi Warman menyorot rekan media cetak dan elektronik yang "mandul" menyorot program pemerintah yang tidak memihak rakyat.

"Agar program pemerintah berjalan dengan kita minta media melakukan tugasnya dengan baik, jangan mentang dekat dengan Bupati lalu membuat berita baiknya saja, agar Bupati kita tidak lupa dengan tugasnya sebaiknya sekali-sekali juga kita kritisi," jelasnya.**