Line Pekanbaru - Hingga triwulan I tahun ini, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau baru mencapai Rp546,8 miliar dari Rp3 triliun yang ditargetkan. Pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor masih yang tertinggi dengan realisasi 23,38 persen.

Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau pada pembukaan Rapat Evaluasi Target PAD Triwulan I Tahun 2017 di sebuah hotel di Pekanbaru, Senin (17/4).

Katanya, dari Rp546,8 miliar itu, penerimaan tertinggi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yakni 23,38 persen. "Penerimaan tertinggi pada triwulan pertama ini berasal dari PKB sebesar 23,38 persen. Total realisasi target PKB secara keseluruhan hingga hari ini sudah 25 persen lebih," kata Masperi.

Penerimaan terbesar kedua adalah Bea Balik Nama (BBNKB) 20,10 persen. Disusul, Pajak Bahan Bakar (PBBKB) 20,03 persen dan Pajak Air Permukaan 6,81 persen.

Masperi mengingatkan realisasi PAD tahun lalu mencapai 99,96 persen dari Rp2,7 triliun yang ditetapkan. "Akibatnya, hak-hak lainnya seperti insentif tidak bisa diberi kepada petugas Bapenda di akhir 2016 lalu," kata Masperi yang juga menjabat Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau ini.

Sementara itu, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, saat membuka rapat itu mengatakan persoalan klasik Bapenda adalah mengoptimalkan sumber pendapatan baru. "Sejak saya masih Anggota DPRD Riau tahun 2004-2009, masalah ini selalu terjadi," katanya.

"Ya masalah retribusi, air bawah tanah dan lainnya. Jadi itu harus dioptimalkan. Makanya, saya harapkan ASN di OPD Bapenda belajar mengenai tupoksinya. Kalau tak berlatih dari sekarang nanti mengeluh kalau? target rendah," ujarnya.

Arsyadjuliandi meminta semua kendala dalam menggali potensi sumber pendapat segera diatasi. Baik masalah sumber daya manusia maupun peralatan. "Masalah teknis harus diatasi agar petugas bisa bekerja profesional," katanya.**