Line Pekanbaru - Puluhan massa dari Aliansi Barisan Rakyat Berantas Korupsi dan Forum Persatuan Mahasiswa Nasional (Berantas dan Forpemanas) berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau, Selasa (18/4) siang. Mereka menuduh pimpinan DPRD Riau menjadi makelar proyek.

Massa menuding Ketua DPRD Riau, Septina Primawati, telah mengatur pemenang proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, dan lainnya. Sebagai imbalannya, Septina menerima komisi dari rekanan yang memenangkan proyek.

"Skandal monopoli proyek di beberapa dinas, terutama di Dinas PU, Dinas Pendidikan serta Dispora dan beberapa dinas lainnya disinyalir dikotori oknum DPRD Riau yang tidak lain adalah Ketua DPRD Riau, Septina Primawati," kata Erlangga, koordinator aksi itu.

Tak hanya Septina, tiga wakil ketua DPRD Riau lainnya juga dituduh ikut terlibat. "Ini diduga untuk kepentingan pilkada yang akan datang. Jajaran pimpinan dewan lain juga diduga terlibat dalam monopoli proyek ini," tambah Erlangga.

Massa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Polri memeriksa Septina dan tiga wakil ketua DPRD Riau lainnya. Massa juga menuntut Kepala Bagian ULP, Eki Kadafi, diperiksa. Dia dituduh memuluskan perusahaan tertentu dalam memenangkan proyek yang dilelang di LPSE Riau tahun 2017 senilai Rp10 miliar.

Bahkan, para kepala dinas, seperi Kamsol (Kepala Dinas Pendidikan) juga harus diperiksa. Mereka diduga ikut terlibat dan menerima upeti dari praktek monopoli ini.  "Ketua Komisi C Aherson, Ketua Komisi D Erizal Muluk, dan Ketua Komisi E Masnur juga diperiksa. Mereka ini menitip proyek di beberapa dinas," ketus Erlangga. **