Jakarta - Besarnya anggaran penanganan virus Corona (COVID-19) yang bisa berpotensi diselewengkan oknum, utuk itu Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Supriansa mengingatkan koruptor dan meminta agar KPK ikut agresif mengawasi.

Menurutnya ada beberapa potensi masalah dari berbagai bantuan sosial pada pendemi corona tersebut, apalagi belakangan terdengar kabar momen ini dimanfaatkan jelang Pilkada.

Supriansa menyebut banyak kemungkinan penyalahgunaan anggaran untuk pemulihan ekonomi usai wabah Corona.

"KPK kita minta melakukan pengawasan, termasuk soal pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD)," katanya.

Karena itu katanaya, anggaran pengadaan APD perlu jadi perhatian serius KPK manakala ada yang mau mengambil keuntungan dari penanganan COVID itu.

"Maka kita setuju sekali orang yang memanfaatkan itu harus dihukum mati," tegasnya.

Potensi masalah lainnya menurut dia adalah soal kemungkinan penggelapan dana bantuan. Baik bantuan dari pemerintah maupun dari pihak ketiga.

"Ada juga pungli yang dipungut oleh pemberi bantuan, itu juga yang sering diributi. Ini juga jadi persoalan," sebutnya.

Kemudian lanjutnya, masalah dobel anggaran antara APBN dan APBD. Ini cetusnya perlu dicermati, bahkan APBD desa, itu secara stimultan turun ke sana untuk penanganan COVID.

"Yang perlu jadi perhatian serius beberapa anggaran yang mencapai Rp 220 T yang masuk dalam rencana stimulasi industri pemulihan ekonomi, jangan sampai dimanfaatkan orang-orang tertentu," kata dia.

Awalnya dia berang itu ketika kasus hand sanitizer Kemensos berstiker bergambar Bupati Klaten Sri Mulyani muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan KPK.**